Oleh Susi Gustiana
INDEPENDEN—LOMBOK BARAT — Setiap pagi, Inaq Sauna (46) harus menghitung sisa air yang tersimpan di rumahnya di Gubuk 20, Dusun Murpeji, Desa Dasan Geriya, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Air menjadi barang berharga sejak ia dan puluhan keluarga lain direlokasi akibat pembangunan Bendungan Meninting. Ironinya, dari halaman rumahnya, Sauna dapat memandang hamparan air bendungan yang membentang luas.
Air itu tampak melimpah. Namun tak setetes pun mengalir ke rumahnya.
Selamat datang di Gubug 20, lokasi tempat warga yang dulu tanahnya dipakai untuk pembangunan Bendungan Meninting.
Siang itu asap tipis mengepul dari dapur sederhana milik Sauna. Aroma kayu bakar bercampur manis nira memenuhi ruangan. Di atas tungku, wajan besar berisi nira terus diaduk agar tidak gosong. Di sela pekerjaan itu, tangannya juga menyiapkan pakan bebek.
Pekerjaan rumah tangga dan mencari nafkah berjalan bersamaan.
"Inilah hari-hari saya," ujarnya lirih.
Sauna berhenti sejenak, mengusap peluh di wajahnya.
"Pekerjaan rumah tangga dan ladang seakan tak pernah ada titik hentinya. Kadang saya bertanya, kapan giliran saya untuk sekadar duduk diam tanpa memikirkan apa yang harus dikerjakan selanjutnya?" Ujar Sauna.
Namun yang paling membebaninya bukan hanya pekerjaan. Ia kini harus lebih sulit setelah tanahnya menjadi bendungan.
Tak jauh dari Sauna, Sapida (45) dan Mahnim (49) duduk di beruga sederhana. Ketiganya memandang ke arah Bendungan Meninting yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (10/7/2026).
Bagi pemerintah, bendungan itu menjadi simbol keberhasilan pembangunan nasional. Namun bagi mereka, genangan air tersebut menjadi pengingat bahwa kampung halaman, sawah, kebun, hingga makam orang tua kini berada di bawah permukaan air.
"Setiap kali melihat bendungan, hati kami perih," kata Sauna. "Di bawah air itu dulu rumah kami, sawah kami, kebun kami, bahkan makam orang tua kami."
Sejak pembangunan dimulai pada 2019, empat dusun harus direlokasi. Warga kehilangan rumah, lahan pertanian, kebun, dan ruang hidup yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan mereka.
Namun kehilangan terbesar, menurut Mahnim, bukan hanya tanah.
"Kami kehilangan akses air.” Ia menunjuk ke arah bendungan. "Air di sana melimpah. Tapi kami di atas gunung tidak boleh mengambilnya. Kami justru kesulitan mendapatkan air bersih dan air untuk mengairi lahan. Yang menikmati manfaat bendungan adalah warga di bawah sana."
Air Melimpah, Warga Kesulitan Bertahan
Relokasi membawa warga ke kawasan perbukitan yang lebih tandus. Lahan pertanian mereka menyusut drastis. Sauna yang dahulu memiliki sekitar 65 are sawah subur kini hanya menggarap sekitar 20 are lahan yang sulit dijangkau.
Saat musim hujan datang, ancaman longsor menghantui.
"Kalau hujan deras kami tidak bisa tidur. Takut tanah bergerak," ujarnya.
Ironi air menjadi semakin terasa. Sebelum direlokasi, warga hidup berdampingan dengan mata air, sungai kecil, sawah, dan kebun. Kini mereka harus membeli hampir seluruh kebutuhan hidup.
"Dulu sayur ada. Buah ada. Air juga ada. Sekarang semuanya harus beli," kata Sapida.
Padahal pemerintah menyebut Bendungan Meninting dibangun untuk memperkuat ketahanan air.
Dalam peresmian bendungan, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bendungan merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya harus dirasakan masyarakat.
"Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai kepada petani. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara," kata Presiden.
Pemerintah juga menyebut bendungan tersebut akan mengairi sekitar 1.600 hektare lahan pertanian, menyediakan air baku bagi sekitar 100 ribu jiwa, mengurangi banjir, serta mengakhiri konflik perebutan air antarpetani.
Namun bagi warga relokasi, manfaat itu belum mereka rasakan.
Mata Pencaharian Ikut Tenggelam
Bersamaan dengan hilangnya lahan, hilang pula pekerjaan. Puluhan pohon aren yang dahulu menjadi sumber penghasilan ikut terendam. Sauna, Sapida, dan Mahnim selama puluhan tahun menggantungkan hidup dari gula aren.
Kini pohon-pohon itu telah hilang.
"Dulu setiap hari kami menyadap nira. Hasilnya cukup untuk sekolah anak dan kebutuhan rumah. Sekarang kami sudah kehilangan tanah dan pohon aren. Mau kerja apa lagi?" kata Sauna.
Usia mereka yang tak lagi muda membuat pilihan pekerjaan semakin terbatas.
"Kami sudah tua dan tidak punya keterampilan lain," ujarnya.
Aisyah, warga setempat, mengaku hampir tak ada yang bertahan. Biasanya dia mencari ijuk dan bambu.
“Mencari ijuk dan bambu sekarang harus ke luar kabupaten, biaya melonjak, tapi harga sapu tak boleh naik. Akhirnya banyak yang berhenti total,” ujarnya.
Perubahan iklim memperparah keadaan.
Pohon aren yang tersisa semakin jarang menghasilkan nira sehingga produksi gula merah ikut menurun.Tak hanya pengrajin, penyadap aren, petani, pencari kayu bakar semuanya menderita. Hingga kini tak ada pemulihan ekonomi yang nyata.
Ganti Rugi Tak Pernah Menggantikan Kehidupan
Sejak awal, perempuan tak pernah dilibatkan bermakna.
Sapidah dari Dusun Murpeji mengingat, “Kami diundang sosialisasi hanya untuk mendengar. Tak boleh menawar harga atau bertanya. Kami hanya diberi uang Rp25 ribu dan kotak makanan, lalu disuruh diam saja.”
Persoalan lain adalah nilai ganti rugi yang dianggap jauh dari cukup. Sapida masih mengingat jelas prosesnya. Pengembang dan pemerintah tak datang untuk berdiskusi, melainkan sekadar mengumumkan.
Tak ada kajian mendalam, tak ada hitungan jujur atas nilai warisan dan budaya. Negosiasi berjalan sepihak: sawah dan kebun dinilai hanya Rp8 juta hingga Rp12 juta per are.
Ada pohon aren, nangka, hingga durian dihitung sekadar tanaman biasa. Angka itu tampak besar di kertas, namun ludes seketika saat harus menata hidup kembali.
“Uang ganti rugi tak pernah cukup untuk bangun rumah dari nol, apalagi membeli sawah baru,” keluh Sapida.
Kerugian sesungguhnya, ucapnya, justru tak terukur uang. “Kami terpaksa beli tanah di bukit ini dengan cara mencicil. Tanah warisan leluhur tak ternilai harganya, hilang begitu saja tanpa ganti. Sejarah, adat, kuburan nenek moyang—semuanya lenyap ditelan air.”
Ia bercerita, uang ganti rugi habis untuk membeli tanah seluas tak sehamparan dulu, harganya mencapai Rp19 juta. Sisa uang tak cukup membangun tembok, sehingga ia terpaksa berutang ke bank.
"Kami kehilangan tanah warisan, sejarah keluarga, adat, dan makam leluhur. Semua hilang. Itu tidak bisa diganti uang."
Hidup di Atas Tanah yang Belum Pasti
Setelah kehilangan kampung halaman, warga kini menghadapi persoalan baru. Mereka mengaku telah membayar Rp500 ribu per kepala keluarga untuk pengurusan sertifikat tanah relokasi. Namun hingga lebih dari dua tahun berlalu, sertifikat belum diterima.
"Kami takut suatu hari digusur lagi karena tidak punya surat tanah," kata Mahnim.
Sampai saat ini, belum ada penjelasan resmi ke mana uang itu disetorkan, siapa yang bertanggung jawab, dan berapa lama proses yang seharusnya ditempuh.
Warga merasa seperti terombang-ambing: sudah kehilangan tanah asal, kini di tanah pengganti pun belum tentu sah menjadi milik mereka.
“Kami tak minta yang muluk-muluk. Cukup kami diberi kepastian: apakah tanah ini milik kami atau tidak. Kalau ya, kembalikan sertifikat yang sudah kami bayar biayanya. Jangan biarkan kami hidup di ketakutan, tidak tahu kapan tanah di bawah kaki ini bisa diambil lagi,” ucap Sauna dengan mata berkaca-kaca.
Bagi warga Gubuk 20, kepemilikan sah bukan sekadar surat kertas. Itu adalah satu-satunya jaminan sisa hidup di masa tua, serta warisan yang bisa diwariskan kepada anak cucu agar mereka tidak lagi menjadi pengungsi di tanah sendiri.
Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Mataram, Ida Hidayati, mengatakan perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak. Mereka kehilangan sumber penghidupan sekaligus harus menanggung beban rumah tangga yang semakin berat.
Menurut Ida, pembangunan bendungan seharusnya tidak berhenti pada peresmian infrastruktur. Pemerintah harus memastikan masyarakat terdampak memperoleh manfaat nyata.
Ia mendesak pemerintah segera memenuhi hak masyarakat atas akses air bersih yang layak, aman, dan berkelanjutan.
"Kehadiran bendungan harus memberikan manfaat nyata bagi warga terdampak, bukan justru menyulitkan masyarakat memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari," katanya.
Selain itu, Solidaritas Perempuan meminta pemerintah memulihkan sumber penghidupan masyarakat, menjamin sistem irigasi yang berfungsi baik, membuka lapangan kerja bagi warga terdampak, memberikan dukungan kepada UMKM, memperkuat mitigasi bencana, menyediakan layanan pemulihan psikososial, serta membuka ruang dialog yang melibatkan perempuan dalam setiap pengambilan keputusan.
"Peresmian bendungan harus diikuti dengan pemulihan masyarakat terdampak di semua sektor. Pembangunan yang mengabaikan hak masyarakat dan meninggalkan trauma berkepanjangan bukanlah pembangunan yang berkeadilan," ujar Ida.
Senja mulai turun di Bendungan Meninting. Permukaan air memantulkan cahaya jingga matahari, tampak tenang dan berlimpah.
Di beruga sederhana di atas bukit, Sauna kembali memandang hamparan air itu.
Air berada begitu dekat di depan matanya. Namun bagi dirinya dan warga yang direlokasi, air itu tetap terasa sangat jauh.
