Emisi yang dihasilkan dari transportasi darat disebut menyebabkan satu kematian dini setiap 12 menit dan memicu satu kasus baru asma pada anak setiap 26 menit
Indonesia memang membutuhkan reformasi tata kelola perikanan, tetapi desain kebijakan kuota yang ada saat ini masih menyisakan sejumlah kelemahan mendasar
Pembangunan Sekolah Rakyat di Pulau Rempang yang semestinya menjadi simbol perluasan akses pendidikan justru memicu kembali konflik agraria yang belum usai. Warga Kampung Pantai Melayu memprotes pemasangan plang Hak Pengelolaan (HPL) BP Batam di kawasan yang mereka yakini sebagai tanah leluhur, tanpa pemberitahuan maupun dialog. Bagi mereka, peristiwa ini bukan sekadar soal sekolah, melainkan babak baru perebutan ruang hidup yang mengingatkan pada konflik Rempang Eco-City sejak 2023. Bagaimana sebuah program pendidikan berubah menjadi sumber ketegangan baru? Simak laporan lengkapnya.
Bendungan dibangun menampung air, tapi kami di atas gunung tak bisa nikmati bendungan. Kami kehabisan akses air bersih dan irigasi. Air di sana melimpah, tapi kami tak boleh menyentuhnya. Yang menikmati manfaatnya warga jauh di bawah sana. Kami? Kami dikorbankan, lalu dilupakan...
Defisit APBN 2026 diproyeksikan melebar hingga Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB. Pemerintah optimistis anggaran tetap sehat, tetapi ekonom melihat sejumlah alarm fiskal mulai menyala. Pendapatan negara memang tumbuh, namun lonjakan belanja, subsidi energi, pelemahan rupiah, dan potensi melesetnya penerimaan pajak dinilai dapat memperberat beban fiskal. Seberapa aman kondisi APBN di tengah tekanan tersebut?
Pemadaman listrik bergilir di Jawa pada pertengahan Juni lalu ternyata bukan sekadar soal gangguan dua pembangkit besar. Di balik lampu yang padam, tersimpan persoalan yang lebih rumit: pasokan batu bara kalori menengah untuk PLN tersendat, sementara sistem kelistrikan nasional masih sangat bergantung pada energi fosil. Ironisnya, Indonesia adalah salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Namun, ketika listrik padam, justru pasokan bahan bakar yang sesuai kebutuhan pembangkit tidak selalu tersedia. Di sinilah paradoks energi Indonesia kembali terlihat: produksi melimpah, tetapi listrik tetap rentan.
Di balik aroma kopi dan hamparan kebun rakyat, izin tambang kembali hadir. Konsesi baru mengintai sawah, sungai, dan hutan yang selama ini jadi penopang hidup masyarakat. Putusan Mahkamah Agung yang dulu membatalkan izin PT EMM seakan diabaikan. Kini, benteng pangan pegunungan Beutong kembali berada di garis depan ancaman. Warga menolak, organisasi lingkungan bersuara, namun pemerintah tetap melaju dengan dalih prosedur. Pertanyaannya: siapa yang benar-benar dilindungi, rakyat atau tambang?
Dua dekade setelah pertama kali menolak tambang emas, warga Beutong Ateuh Banggala kembali turun ke jalan. Mereka menghadapi izin eksplorasi baru yang dianggap mengancam hutan, sumber air, dan ruang hidup yang selama ini mereka pertahankan. Di tanah yang menyimpan sejarah konflik dan bencana itu, perlawanan terhadap tambang belum berakhir.
