OLEH: WAHYU SETIAWAN
INDEPENDEN- Pemadaman listrik bergilir terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa sepanjang pertengahan Juni lalu. PT PLN (Persero) menjelaskan penyebabnya karena dua unit pembangkit besar mengalami gangguan sehingga kemampuan pasokan listrik turun. PLN menerapkan manajemen beban secara terbatas untuk menjaga kestabilan sistem.
Penjelasan itu terdengar cukup untuk menenangkan mengapa lampu kerap mati mendadak. Namun tentunya belum menjawab, mengapa sistem kelistrikan di Jawa rentan pada saat dua pembangkit besar terganggu?
Kondisi ini memicu riuh publik di jagat maya. Data Google Trends menunjukan pencarian kata "pemadaman listrik" meningkat mulai pada 8 Juni 2026. Puncaknya terjadi pada 19-20 Juni 2026, ketika indeks pencarian mencapai angka 100 atau level tertinggi dalam sebulan terakhir.
Di hari yang sama, 19 Juni 2026, direksi PLN menggelar konferensi pers. Mereka meminta maaf dan berjanji mempercepat pemulihan sistem. Pasokan dari pembangkit lain dioptimalkan. Operasi jaringan diatur ulang agar keseimbangan pasokan dan permintaan tetap terjadi.
Namun persoalan sebenarnya tidak terhenti pada gangguan teknis.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan salah satu penyebab gangguan pasokan listrik di Jawa adalah tersendatnya ketersediaan batu bara kalori menengah (medium calorie) untuk pencampuran (blending). ESDM sudah meminta perusahaan batu bara untuk menyiapkan stok 180-190 juta per tahun, karena total konsumsi PLN mencapai 154 juta ton batu bara per tahun.
Melansir Kompas.com, diketahui Indonesia merupakan negara ketiga penghasil batu bara terbesar di dunia, setelah China dan India, dengan total produksi 783 juta ton per tahun.
“Yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton. Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan baru bulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending,” kata Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo, Senin (22/06/2026).
Menurut Bahlil, produksi batu bara kalori menengah terus menurun. Porsinya kini hanya sekitar 20 persen dari total produksi. Sisanya didominasi batu bara kalori rendah. Kondisi ini membuat PLN kesulitan mendapatkan komposisi bahan bakar yang sesuai untuk mengoperasikan sejumlah pembangkit.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengakui adanya gangguan dalam rantai pasok energi primer. Ia mengklaim masalah tersebut kini telah teratasi melalui perbaikan tata kelola pasokan dan penguatan koordinasi dengan produsen listrik swasta.
Meski demikian, pengakuan pemerintah dan PLN membuka persoalan yang lebih besar: ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara masih terlalu tinggi.
Ketergantungan yang Tak Kunjung Berakhir
Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, menunjukan energi fosil masih menjadi andalan kelistrikan di Indonesia. Dari total rencana pembangunan pembangkit termasuk fasilitas penyimpanan energi (energy storage system) sebesar 69.512 MW, sebanyak 16.687 bersumber dari energi fosil.
Untuk lima tahun pertama, tingkat ketergantungan PLN terhadap energi fosil masih sangat besar yakni 12,7 GW atau sekitar 45 persen. Sisanya dari energi baru terbarukan (EBT) 44 persen (12,2 GW) dan penyimpanan 11 persen (3,0 GW).
Menariknya, di saat listrik negara masih bergantung pada energi fosil, pemerintah justru memangkas target produksi batu bara tahun ini dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Produksi batu bara pada RKAB 2026 dipangkas menjadi sekitar 600 juta ton, turun dari realisasi produksi 2025 sebesar 817,48 juta ton.
Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan keputusan itu berpotensi mengganggu rantai pasok batu bara domestik.
“RKAB dipangkas itu juga mungkin jadi masalah juga kekurangan pasokan ke PLN,” kata Fahmy saat dihubungi, Senin (29/06/2026).
Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1395 K/30/MEM/2018 adalah tentang Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum menetapkan target pasokan batu bara ke PLN minimal sebesar 20 persen dari total produksi batu bara. Namun harga jual batu bara ke PLN juga ditetapkan sebesar USD70 per ton, jauh di bawah harga batu bara dunia yang berkisar USD120-140 per ton.
Dengan selisih harga mencapai dua kali lipat, kalkulasi bisnis pengusaha otomatis goyah. Fahmy menduga pengusaha akan lebih memilih ekspor ketimbang menjualnya ke PLN. Jika situasi itu terjadi, bukan tak mungkin pasokan bau bara ke PLN bisa berkurang untuk sementara waktu.
“Kalau misalnya tinggi seperti sekarang gitu ya, maka dia akan mengutamakan ekspor dulu daripada setor ke PLN yang harganya cuma USD70. Sekarang misalnya harganya 140 USD per metrik ton. Nah kalau dijual ke PLN USD70, maka pengusaha dia akan memilih mau ekspor tadi,” kata Fahmy.
Fahmy menambahkan, pasar internasional juga memburu batu bara kalori menengah dan tinggi dari Indonesia, jenis serupa yang dibutuhkan PLN. Jika tidak ada aturan yang tegas, pengusaha akan memilih mengekspor kalori menengah tersebut demi marjin keuntungan yang lebih besar, ketimbang menyerahkannya ke PLN rendah.
“Pertimbangan ekspor tadi lebih pada spesifikasi kalori dan harga. Ya mereka milih ekspor dulu, meskipun harus bayar denda misalnya untuk kekurangan ekspor itu,” dugaannya.
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, hingga April 2026 Indonesia telah memproduksi 229 juta ton batu bara atau sekitar 38,2 persen dari kuota produksi sekitar 600 juta ton. Dari besaran itu, sekitar 145 juta ton dari produksi batu bara Indonesia diserap untuk pasar ekspor. Sisanya, sekitar 84 juta ton digunakan untuk memenuhi kewajiban wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO).
“Memang mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2025,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno, saat RDP bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (19/05/2026).
Alarm yang Sudah Lama Berbunyi
Kalangan pengusaha sebetulnya sudah mengingatkan risiko gangguan pasokan batu bara dalam negeri jika target produksi dipangkas. Padahal, PLN masih bergantung terhadap produksi batu bara swasta sebagai sumber pembangkit energi.
Joseph Pangalila, Dewan Pengawas Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menyebut separuh kapasitas pembangkit listrik nasional berasal dari pembangkit swasta. Dia berujar, pembangkit listrik pada prinsipnya wajib memiliki cadangan batu bara minimal 25 hari operasi untuk menjamin keandalan sistem. Namun, kondisi di lapangan dinilai sudah kritis.
“Kebanyakan pembangkit memiliki stok di bawah 10 hari. Di sistem Jawa–Bali hanya dua pembangkit yang masih memiliki cadangan 25 hari,” kata Joseph, 24 Februari 2026.
Kekurangan pasokan sebetulnya sudah dirasakan sebelum penyesuaian RKAB diberlakukan. Jika pemasok menghentikan produksi karena kuota terpenuhi, maka risiko gangguan pasokan listrik meningkat.
“Gangguan satu atau dua pembangkit besar saja bisa berdampak luas ke sistem kelistrikan nasional,” katanya.
Penurunan volume produksi batu bara juga berdampak terhadap merosotnya nilai ekspor. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), batu bara menjadi satu-satunya komoditas unggulan ekspor Indonesia yang mencatatkan kinerja negatif pada empat bulan pertama tahun ini.
Volume ekspor batu bara periode Januari-April sebesar 114,54 juta ton, merosot 6,7 persen dibanding periode yang sama di tahun lalu yakni 122,76 juta ton. Nilai ekspornya tercatat USD7,57 miliar, menurun 7,27 persen dibanding periode yang sama di tahun lalu.
Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menilai penurunan kinerja ekspor batu bara di kuartal pertama tahun ini tak lepas dari pemangkasan volume produksi.
Pemangkasan target produksi batu bara itu juga dikeluhkan kalangan pengusaha. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) menyebut pemangkasan tersebut berpotensi mengganggu kelangsungan usaha pertambangan. Sebab perusahaan pertambangan telah meneken komitmen kontraktual dengan pembeli, baik untuk pasar ekspor maupun pemenuhan kebutuhan dalam negeri
“Dengan angka produksi yang ditetapkan jauh lebih rendah dari rencana awal, maka terdapat risiko ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kontraktual tersebut, yang dapat berujung pada klaim, penalti, hingga kondisi force majeure,” kata Direktur Eksekutif APBI-ICMA Gita Mahyarani melalui keterangan tertulis, 31 Januari 2026.
Belum Siap ke Energi Bersih
Sebelumnya, Menteri Bahlil beralasan pemangkasan produksi batu bara dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan di masa mendatang. Ia menilai perlu untuk menyesuaikan antara produksi dan permintaan pasar.
“Upaya penyelarasan antara suplai dan permintaan ini juga dinilai penting, tidak hanya untuk menjaga stabilitas harga komoditas batu bara, tetapi juga untuk menjamin ketersediaan cadangan energi bagi generasi mendatang," kata Bahlil Lahadalia pada peringatan HUT ke-56 Harian Umum Media Indonesia, Kamis (12/2).
Dia meyakini ketika produksi dibatasi, tidak akan terjadi kelebihan pasokan (oversupply) akibat eksploitasi berlebihan. Menurutnya, jika komoditas belum laku pada harga yang wajar, produksi masif sebaiknya ditunda demi ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang.
"Kasihan anak cucu kita ini. Suatu saat kita meninggal, mereka ini yang melanjutkan perjuangan negara ini. Jangan di saat mereka memimpin barang sudah habis karena kelakuan kita, udah gitu jual murah lagi," ujarnya.
Menurut Fahmy, pemerintah seharusnya menimbang matang sebelum menerapkan kebijakan target produksi batu bara. Sehingga tidak berdampak terhadap pemenuhan energi dalam negeri.
“Nah itu yang mestinya harus dihitung juga itu ya dampak dari suatu kebijakan tadi,” katanya.
Berkaca pada kasus pemadaman listrik di Jawa, Indonesia sudah semestinya segera meninggalkan ketergantungan terhadap energi fosil seperti batu bara. Namun, pemerintah justru menurunkan target kapasitas energi terbarukan Indonesia pada 2030 dari 20,9 GW yang dicanangkan dalam RUPTL 2021-2030 menjadi 18,6 GW dalam RUPTL 2025-2034.
Indonesia sebetulnya memproyeksikan peningkatan produksi energi bersih empat kali lipat pada 2034 dari 44 TWh menjadi 172 TWh. Namun di saat yang sama, ada peningkatan pembangkit listrik berbahan bakar fosil sebesar 40 persen dari 295 TWh menjadi 407 TWh.
Menurut Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), target ini jauh di bawah target yang selaras dengan iklim untuk pembangkit listrik on-grid dalam Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) Indonesia, yang memproyeksikan peningkatan energi terbarukan lebih dari sembilan kali lipat pada 2034 dan penurunan listrik berbasis fosil sebesar 16 persen.
Fahmy menduga lambannya peralihan dari energi fosil ke EBT disebabkan kebutuhan anggaran dan investasi yang sangat besar.
“Karena sekarang PLN masih menggunakan mungkin 56 persen batu bara. Karena batu bara itu yang cost production-nya paling murah untuk pembangkit. Sementara batu bara Indonesia itu produknya juga masih mencukupi. Hingga itu menyebabkan ketergantungan batu bara masih terus terjadi,” ujarnya.
Meski sulit, ketergantungan terhadap batu bara harus mulai dikurangi secara bertahap. Perlu ada kemauan politik dari pemerintah untuk meninggalkan energi kotor.
Redupnya listrik di Pulau Jawa bukanlah kecelakaan teknis belaka. Itu adalah manifestasi dari sengkarut tata kelola energi nasional yang akut. Di satu sisi, pemerintah ingin menyelamatkan cadangan masa depan dengan memangkas produksi; di sisi lain belum berani menyapih PLN dari ketergantungan energi kotor dengan menurunkan target EBT. Tanpa komitmen radikal untuk beralih ke energi bersih, masyarakat harus bersiap menghadapi risiko pemadaman berikutnya.
“Mungkin dengan pemangkasan produksi itu juga mendorong juga bagi PLN untuk membangun energi terbarukan menggantikan batu bara itu. Yang kedua, dalam pengembangan batu bara tadi itu di saat yang dibutuhkan teknologi dan investasi yang cukup tinggi itu ya itu tidak mungkin dibiayai oleh PLN sendiri atau dari APBN. Tetapi harus kerja sama dengan investor yang punya modal dan sekaligus punya teknologi,” kata Fahmy.
