Oleh: Teguh Adi Prasetyo*
INDEPENDEN— Selasa siang yang cukup terik, 11 Agustus 2026. Aplikasi penunjuk jalan di ponsel mengarahkan kemudi mobil liputan kami memasuki Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Cilincing, Jakarta Utara. Dari balik kaca mobil, sebuah pemandangan kontras langsung menyergap mata: gunungan sampah yang menjulang, seolah menenggelamkan atap-atap rumah sederhana yang berjejer di bawahnya.
Sebagai jurnalis, ada naluri yang berbisik bahwa area industri seketat ini pasti punya aturannya sendiri. Benar saja, belum sempat banyak mengambil gambar tumpukan sampah, dua petugas keamanan bersepeda motor datang menegur kami. Mereka mengarahkan kami untuk berputar lewat jalan kampung yang terhalang beton.
Namun, atmosfer mendadak berubah tegang sebelum percakapan itu usai. Di atas gunungan sampah, beberapa pria berdiri tegak, memandang ke arah kami dan rekan media lain yang juga berada di lokasi.
"Jangan direkam!" teriak salah seorang dari mereka. Suaranya berat.
Kalimat berikutnya yang meluncur dari atas sana justru menghantam perasaan kami lebih dalam: "Anda membunuh kami!"
Ada rasa sesak yang tertinggal dari kalimat itu. Kami spontan menyahut, bukan untuk menantang, melainkan mencoba menyentuh ruang dialog. "Lho, Pak, kami tidak ada niat membunuh. Kami ke sini justru ingin bantu agar masalah ini cepat ketemu solusinya."
Bagi mereka yang menggantungkan hidup dari sisa-sisa buangan kota, kehadiran kamera dan sorot lampu jurnalis sering kali dirasa bukan sebagai pembawa solusi, melainkan sebagai ancaman yang siap menggulung periuk nasi mereka esok hari. Ada ketakutan luar biasa bahwa tempat itu akan ditutup paksa. Ketakutan itu bukan tanpa alasan, sebab bagi sebagian warga, keberadaan tumpukan limbah sekaligus menjadi sumber penghidupan.
Ketegangan berlanjut saat empat orang dari sudut lain menghampiri kami. Kata-kata mereka meninggi, meminta rekaman dimatikan sambil menuntut tata krama dan izin. Demi menghormati aturan setempat, saya dan juru kamera memutuskan mengikuti kemauan mereka. Kami memarkirkan mobil di seberang kampung, lalu berjalan kaki menyeberangi kali lebar menggunakan getek kayu untuk menuju pos keamanan lingkungan yang mereka maksud.
Perjalanan ke pos itu sunyi. Orang-orang yang tadi menegur kami kini sudah berada di depan rumah masing-masing, mengawasi pergerakan kami. Sesampainya di pos, suasana tak juga mencair. Seorang petugas berpakaian cokelat terang langsung menolak kami mentah-mentah. "Gak bisa diliput. Barusan KompasTV saya usir," ujarnya ketus.
Kami pasrah. Memaksa pun tak ada gunanya. Namun, saat kami berpamitan, situasi kembali memanas. Dua perempuan muda di bawah usia 30 tahun mengadang kami dengan semangat yang menggebu-gebu. Cekcok mulut kecil tak terhindarkan. Demi menghindari konflik yang lebih besar, saya mencoba menghindar, "Mbak, saya buru-buru mau lanjut liputan ke tempat lain. Kalau dilarang juga, dari tadi kami juga sudah dilarang."
Esok harinya, Rabu 12 Agustus 2026, redaksi kembali menugaskan saya ke lokasi yang sama. Saya sempat ragu dan berdiskusi dengan koordinator liputan karena wajah saya sudah pasti ditandai oleh warga. Namun, karena pemahaman medan yang krusial, tugas itu kembali jatuh ke pundak saya.
Kali ini kami mengambil strategi berbeda. Kami tidak menginjakkan kaki di Jalan Reformasi, melainkan bergabung dengan jurnalis lain di kampung seberang yang terasa lebih aman untuk melakukan siaran langsung (live report). Baru saja bersiap, pola yang sama terulang kembali. Dua pria datang menggiring kami ke pos. Tak lama, dua perempuan muda dari hari sebelumnya muncul lagi. Perdebatan hari itu jauh lebih sengit.
Melihat situasi yang memanas, saya menawarkan satu syarat sebagai pelindung kami: "Kami mau ke pos, asalkan disiarkan secara langsung." Saya ingin semua perkataan terekam transparan tanpa ada yang dipelintir. Beruntung, warga kampung seberang mulai berkerumun menonton debat kami, membuat suasana menjadi lebih terkendali karena berada di bawah pengawasan publik.
Di balik kamera yang dihalangi dan ketegangan di lapangan, ada realita sosial yang berlapis-lapis di Kampung Reformasi. Selama lebih dari dua dekade, warga di sini dipaksa berdamai dengan bau menyengat dan air tanah yang tercemar. Pada musim hujan, bau busuk menyengat hidung; pada musim kemarau, bayang-bayang kebakaran menghantui mereka. Pencemaran lingkungan ini nyata, dan perizinan tempat ini pun memang ilegal.
Namun, di sudut gunungan sampah yang sama, ada orang-orang yang mengais rezeki di tempat ini. Bagi mereka, tumpukan limbah ini bukanlah musibah, melainkan ladang kehidupan yang bisa diandalkan. Di sinilah mereka memilah plastik, kardus, dan barang ekonomis demi bisa menyambung hidup dan menyekolahkan anak-anak mereka. Ketika kami datang membawa kamera, bagi mereka, kami sedang memotret kehancuran masa depan dapur mereka.
Di sinilah ironi itu terasa. Persoalan yang kami lihat bukan semata-mata gunungan sampah, pencemaran, ataupun persoalan perizinan. Di dalamnya ada manusia yang hidup dari sesuatu yang bagi orang lain merupakan bencana. Ada warga yang berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat, sekaligus ada warga lain yang bergantung pada tempat itu untuk bertahan hidup. Karena itu, setiap kamera yang diarahkan ke gunungan sampah bisa dimaknai berbeda oleh orang-orang yang berada di sana.
Inilah ironi di garis depan jurnalisme. Di satu sisi, ada hak publik atas lingkungan yang bersih dan sehat serta kepatuhan hukum yang harus ditegakkan. Di sisi lain, ada urusan perut dan keberlangsungan hidup manusia yang tidak punya pilihan lain.
Saya merasa tugas jurnalisme memang bukan untuk memenangkan satu pihak dan membunuh pihak lainnya. Produk jurnalisme hadir untuk membuka tabir realita agar pembuat kebijakan bisa melihat dengan jernih: bahwa penyelesaian masalah TPS ilegal Cilincing tidak bisa hanya sekadar menutup lahan, tetapi juga harus menyelamatkan manusia-manusia yang hidup di dalamnya. Tanpa ada yang perlu dihalangi, dan tanpa ada yang harus dikorbankan.
Karena pada akhirnya, gunungan sampah itu bukan hanya persoalan lingkungan. Di baliknya ada warga, ada pekerja, ada keluarga, ada kekhawatiran kehilangan mata pencaharian, ada hak publik untuk mengetahui, dan ada tanggung jawab negara untuk menghadirkan solusi. Di tengah semua kepentingan itu, jurnalisme harus tetap hadir dengan jarak yang cukup untuk melihat persoalan secara utuh, tanpa kehilangan empati kepada manusia yang berada di garis paling depan.
*Jurnalis sebuah media televisi di Jakarta
