Oleh Redaksi Independen
INDEPENDEN--Pagi baru saja dimulai ketika seorang remaja berusia 17 tahun di pinggiran Jakarta mengenakan jaket ojek daring, bukan seragam putih abu-abu. Di saat teman-teman sebayanya bersiap memasuki kelas XII SMA, ia justru menyalakan mesin motor, berharap pesanan pertama segera masuk. Baginya, hari itu bukan tentang pelajaran matematika atau ujian sekolah. Hari itu adalah tentang membawa pulang uang untuk keluarga.
Di rumahnya di kawasan kumuh Jakarta Utara, Abdurrohim merasa penghasilan hari ini terasa jauh lebih mendesak daripada selembar ijazah yang baru bisa diraih beberapa tahun mendatang.
Menyesal?
Abdurrohim menggeleng.
“Kalau bisa langsung mencari uang, kenapa harus ditunda? Toh sekolah juga ngga menjamin. Tetangga saya itu sarjana, tetapi jadi tukang ojek juga,” katanya pada Independen.id.
Menurut Abdurrohim, tukang ojek seperti dia itu banyak. Bahkan pengemudi ojek yang mangkal juga banyak yang muda-muda. Mereka tersandung biaya sekolah sehingga mengambil jalan pintas, keluar sekolah dan bekerja serabutan.
Sehari-hari Rohim bisa membawa uang Rp 50.000 sampai Rp 250.000 kalau kebetulan sedang beruntung.
“Apalagi kalau ada yang memberi tips, wah lumayan untuk uang rokok,” kata Rohim begitu dia disapa. “Pokoknya ngga muluk-muluk. Bisa dapat uang setiap hari.”
Cerita seperti itu bukan lagi pengecualian. Rohim menjadi potret yang berulang di banyak sudut Indonesia. Di balik peluncuran Gerakan Kembali Bersekolah, pemerintah menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar mengajak anak kembali ke ruang kelas.
Data terbaru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per April 2026 menunjukkan 3.966.858 anak usia sekolah di Indonesia belum memperoleh akses pendidikan.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan data 2,92 juta anak usia 6–18 tahun yang disampaikan saat peluncuran Gerakan Kembali Bersekolah karena menggunakan cakupan dan kategori pendataan yang berbeda.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di Indonesia bukan hanya soal anak yang putus sekolah, tetapi juga mereka yang sejak awal tidak pernah memiliki kesempatan mengenyam pendidikan.
Kemiskinan Masih Menjadi Penyebab Utama
Di balik jutaan angka itu, penyebab utamanya masih sama seperti bertahun-tahun lalu: kemiskinan dan merasa tidak ada gunanya bersekolah tinggi. Seperti yang disampaikan Rohim tadi tentang sarjana saja masih menganggur.
Kementerian PPN/Bappenas mencatat semakin banyak remaja yang memandang sekolah formal tidak lagi memberikan manfaat yang langsung terasa bagi kehidupan mereka. Kurikulum dianggap belum cukup menjawab kebutuhan dunia kerja sehingga sebagian memilih bekerja lebih awal dibanding melanjutkan pendidikan.
Di wilayah terpencil, tantangannya berbeda. Ada anak-anak yang harus menempuh perjalanan sangat jauh menuju sekolah, tinggal di daerah dengan transportasi terbatas, atau belajar di sekolah yang kekurangan guru.
Bagi sebagian anak perempuan, perkawinan usia dini mengakhiri pendidikan mereka sebelum selesai. Sementara bagi anak penyandang disabilitas, sekolah yang ramah dan inklusif masih belum mudah ditemukan.
“Sekolah untuk anak disabilitas, terutama yang mental itu sangat mahal. Belum lagi tidak semua sekolah menerima. Jadi terpaksa anak home schooling,” kata Maya (45) ibu anak dengan disabilitas mental yang memutuskan mengajar anaknya sendiri.
Dia sudah frustrasi mencari sekolah hingga akhirnya memutuskan menyerah.
“Sekolah bukan untuk anak-anak dengan disabilitas. Pemerintah belum peduli untuk isu ini. Jadi mau bagaimana lagi,” kata Maya.
Semua itu menunjukkan bahwa mengembalikan anak ke sekolah tidak cukup dilakukan melalui kampanye atau pendataan.
Pemerintah juga perlu memastikan keluarga miskin memperoleh perlindungan ekonomi, sekolah tersedia dan mudah dijangkau, kurikulum lebih relevan dengan kebutuhan masa depan, serta layanan pendidikan benar-benar inklusif bagi semua anak.
Mengapa Anak Berhenti Sekolah?
Gambaran penyebab anak tidak sekolah semakin jelas dalam Susenas 2025. Hasil survei menunjukkan: 21,78 persen menganggap pendidikannya sudah cukup, 20,35 persen tidak memiliki biaya dan 16,75 persen sudah bekerja.
Sebagian lainnya berhenti sekolah karena menikah, mengalami disabilitas, tinggal jauh dari sekolah, harus mengurus rumah tangga, atau menjadi korban perundungan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyebut sedikitnya ada lima penyebab utama tingginya angka anak tidak sekolah, yakni hambatan geografis, kemiskinan, keterbatasan fisik, keterbatasan waktu, dan faktor budaya.
Pemerintah berupaya mengatasinya melalui sekolah satu atap, sekolah terbuka, pembelajaran jarak jauh, pendidikan kesetaraan, hingga perluasan Program Indonesia Pintar (PIP).
Namun bagi banyak keluarga, persoalannya tetap sesederhana itu: uang.
Ketika pendapatan keluarga hanya cukup untuk makan hari ini, ongkos transportasi, seragam, buku, sepatu, dan uang saku menjadi beban yang sulit dipenuhi. Sekolah memang gratis di atas kertas, tetapi biaya untuk tetap bertahan di sekolah sering kali tidak gratis.
"Ada tambahan ini itu yang harus dibayar oleh orang tua siswa. Jadi kalau dibilang SPP gratis, ya tidak begitu juga," kata Suryanti, ibu dari seorang siswa di Jakarta Barat.
Suryanti yang penjual sayur di daerah Kemanggisan Jakarta Barat ini mengaku kewalahan dengan biaya sekolah anaknya. Dan akhirnya si anak dengan penuh kesadaran memilih berhenti sekolah di kelas XI SMA.
"Anak saya bilang, dia mau bekerja saja. Sekarang dia di Lampung, ikut pamannya jadi petani kelapa sawit," Suryanti tersenyum pahit.
Dia mengaku sedih dengan ketidakmampuan dirinya membawa anaknya menyelesaikan pendidikan.
"Habis bagaimana? Saya cuma janda. Suami sudah meninggal. Selain anak saya yang itu, saya masih punya dua anak lagi..." mata Suryanti berkaca-kaca.
UNICEF juga mencatat bahwa anak-anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil merupakan kelompok yang paling rentan putus sekolah. Remaja dari rumah tangga termiskin memiliki risiko jauh lebih tinggi meninggalkan pendidikan dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga mampu.
Sorotan terhadap Prioritas Anggaran
Di tengah kebutuhan untuk memperluas akses pendidikan, persoalan prioritas anggaran ikut menjadi sorotan.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengingatkan agar investasi negara di bidang pendidikan tidak tergerus oleh program-program lain.
Dalam kajiannya mengenai dampak fiskal Program Makan Bergizi Gratis (MBG), CELIOS menilai penggunaan sebagian anggaran fungsi pendidikan untuk mendukung program tersebut berpotensi mempersempit ruang pembiayaan bagi kebutuhan pendidikan lain, mulai dari rehabilitasi sekolah, peningkatan kualitas guru, bantuan pendidikan, hingga berbagai program yang dapat mencegah anak putus sekolah.
CELIOS memperkirakan sekitar Rp71 triliun anggaran fungsi pendidikan dialihkan untuk mendukung MBG. Lembaga tersebut mengusulkan agar bantuan gizi lebih banyak disalurkan melalui skema bantuan sosial yang lebih tepat sasaran sehingga anggaran pendidikan tetap difokuskan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan.
Peringatan itu muncul ketika kondisi pendidikan masih menghadapi tantangan besar. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti sebelumnya mengungkapkan lebih dari 200 ribu gedung sekolah masih dalam kondisi rusak, sementara kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD.
DPR dan MPR Minta Langkah Nyata
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai tingginya angka anak tidak sekolah masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diatasi.
Menurutnya, diperlukan langkah intervensi yang tepat disertai kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar persoalan tersebut dapat ditangani hingga ke akar masalah.
"Langkah nyata dan kolaborasi pihak-pihak terkait harus segera diambil untuk mengatasi angka anak tidak sekolah, selain langkah intervensi yang tepat," kata Lestari dalam keterangan tertulis, Jumat.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid baru pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Ia meminta pemerintah segera mengevaluasi peta layanan pendidikan dasar secara nasional.
Menurut Puan, munculnya sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru di berbagai daerah harus menjadi alarm serius bagi pemerintah.
Fenomena tersebut terjadi di sejumlah wilayah. Di Kota Semarang, beberapa SD negeri hanya memperoleh kurang dari 10 pendaftar. Di Kota Solo terdapat sedikitnya delapan SD yang kekurangan murid, sedangkan di Kabupaten Sleman sekitar 60 sekolah masih kekurangan siswa baru hingga akhir masa SPMB.
Puan menegaskan pemerintah tidak boleh menerapkan satu solusi yang sama untuk seluruh daerah karena kondisi setiap wilayah berbeda-beda.
Ia meminta pemerintah menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan berbasis desa dan kecamatan dengan mengintegrasikan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, dan perkembangan permukiman. Peta tersebut harus menjadi dasar evaluasi untuk menentukan sekolah mana yang perlu direvitalisasi, dikembangkan menjadi sekolah rujukan, atau digabungkan.
Menurutnya, kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan hak anak atas pendidikan. Jika penggabungan sekolah menjadi pilihan, pemerintah wajib terlebih dahulu memastikan tersedianya transportasi sekolah yang aman bagi para siswa.
Puan juga meminta pemerintah mengidentifikasi apakah fenomena kekurangan murid merupakan gejala nasional atau hanya terjadi di daerah-daerah tertentu sebelum menetapkan kebijakan.
Krisis murid di sekolah negeri terjadi di tengah tekanan efisiensi anggaran, ketika operasional sekolah dengan jumlah murid sangat minim dinilai tidak efisien secara fiskal dan kurang optimal bagi proses pembelajaran. Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dinilai semakin mendesak agar seluruh anak Indonesia tetap memperoleh akses pendidikan dasar yang berkualitas dan merata.
Sementara itu, bagi anak-anak yang sudah terlanjur bekerja, setiap hari yang mereka habiskan di luar sekolah membuat peluang untuk kembali semakin kecil. Semakin lama mereka bertahan di dunia kerja informal, semakin besar kemungkinan mereka tidak pernah menyelesaikan pendidikan.
