Oleh Redaksi Independen
INDEPENDEN — Kematian lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) untuk calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memicu gelombang kritik terhadap pelibatan militer dalam program-program sipil pemerintah.
Kelima peserta yang meninggal adalah Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai tragedi tersebut bukan sekadar kecelakaan pelatihan, melainkan konsekuensi dari kebijakan yang sejak awal dinilai keliru karena membawa pendekatan militer ke ruang sipil yang tidak memiliki kaitan dengan pengelolaan koperasi.
"Tragedi ini merupakan konsekuensi serius dari kebijakan yang sejak awal keliru karena memaksakan pendekatan militer ke dalam ruang sipil tanpa dasar kebutuhan, tanpa relevansi, dan tanpa justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan," demikian pernyataan M Isnur dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Jumat (27/6).
Koalisi yang terdiri dari 27 organisasi, antara lain Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty International Indonesia, ICJR, WALHI, hingga AJI Indonesia, menilai kematian lima peserta menunjukkan bahwa sistem pendidikan militer tidak tepat diterapkan kepada warga sipil.
Menurut para aktivis ini, kompetensi seorang manajer koperasi dibangun melalui tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, literasi keuangan, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan kemiliteran.
"Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer. Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan militer," kata Isnur lagi.
Koalisi juga menilai pelibatan TNI dalam program Koperasi Desa Merah Putih bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan dan berpotensi memperluas praktik militerisasi ruang sipil.
Organisasi militer dibangun di atas prinsip komando, hierarki, dan kepatuhan, sedangkan organisasi sipil membutuhkan ruang bagi dialog, kreativitas, inovasi, dan pengambilan keputusan secara partisipatif.
"Memindahkan budaya militer ke dalam organisasi sipil hanya akan melahirkan pola kepemimpinan yang otoritatif, anti kritik, minim dialog, dan lebih mengutamakan kepatuhan dibanding penyelesaian masalah secara rasional dan kolaboratif," kata Dimas Bagus Arya, koordinator KontraS yang juga menjadi bagian dari koalisi.
Dia bahkan menilai pendekatan serupa sebelumnya juga diterapkan dalam program pendidikan bercorak militer bagi anak-anak di Jawa Barat yang kemudian menuai kritik luas. Kini, pola yang sama dinilai kembali muncul dalam pelatihan calon manajer koperasi hingga berujung jatuhnya korban jiwa.
"Tragedi yang menewaskan lima peserta semakin menegaskan bahwa asumsi tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya," tegas Dimas
Pemerintah Sampaikan Duka
Kementerian Pertahanan sebelumnya menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya lima peserta SPPI. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan yang cukup lengkap sebelum mengikuti pelatihan.
"Kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya lima peserta Program SPPI Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang sedang mengikuti Latihan Bela Negara dan Manajerial," ujar Ketut sebagaimana dikutip media.
Menurut Ketut, kelima peserta memiliki kondisi medis yang berbeda-beda. Meski dinyatakan memenuhi syarat kesehatan ketika seleksi, Kementerian Pertahanan akan mengevaluasi seluruh proses penyelenggaraan pelatihan.
"Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh agar penyelenggaraan program berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta," katanya.
Hingga kini pemerintah masih melakukan penelusuran mengenai penyebab pasti meninggalnya kelima peserta.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai kurikulum pelatihan militer tidak relevan dengan tugas seorang calon manajer koperasi.
"Tugas utama calon manajer koperasi adalah mengelola koperasi secara profesional. Kurikulumnya harus lebih menitikberatkan pada aspek manajerial, kewirausahaan, dan akuntansi, bukan latihan fisik yang berisiko tinggi," ujar TB Hasanuddin sebagaimana dikutip oleh suara.com.
Sementara anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta pelaksanaan Latsarmil dihentikan sementara hingga investigasi selesai dilakukan.
"Lima nyawa jangan dianggap enteng. Program ini harus dihentikan sementara sampai ada evaluasi total. Jangan sampai ada korban berikutnya," katanya.
Pro dan Kontra Koperasi Desa Merah Putih
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan membangun jaringan koperasi di seluruh desa dan kelurahan untuk memperkuat ekonomi lokal, memperpendek rantai distribusi, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Pemerintah berpendapat keberadaan manajer profesional diperlukan agar koperasi tidak sekadar menjadi lembaga administratif, tetapi mampu berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi desa yang sehat dan berkelanjutan.
Namun sejak awal, program ini juga menuai kritik.
Selain mempertanyakan kesiapan anggaran dan tata kelolanya, sejumlah kalangan menilai pelibatan TNI dalam pelatihan calon manajer koperasi tidak memiliki dasar yang kuat karena tugas pengelolaan koperasi merupakan ranah sipil.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai penggunaan pendekatan militer dalam berbagai kebijakan sipil—termasuk pelatihan manajer koperasi dan sejumlah program pemerintah lainnya—berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan negara dan pemerintahan sipil yang menjadi prinsip utama reformasi pasca-1998.
Atas dasar itu, koalisi mendesak Komnas HAM membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kematian lima peserta, menghentikan seluruh pelatihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, serta menghentikan pelibatan TNI dalam program-program pemerintah yang tidak berkaitan dengan tugas pokok pertahanan negara.
