Oleh: Irfan Habibi
INDEPENDEN- Tak ada padi menghijau di hamparan sawah Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Semak belukar tumbuh di antara lumpur yang mengering dan masih menggenang. Pohon-pohon kecil bahkan mulai muncul di petak-petak yang semestinya menjadi sumber pangan sekaligus penghidupan petani.
Tak terdengar deru mesin pengolah tanah. Tak terlihat pula petani menyiapkan benih. Sawah yang dahulu menjadi tumpuan hidup kini ditumbuhi semak; sebagian warga hanya bisa memotong rumput untuk pakan ternak. Lumpur pascabanjir bukan sekadar menimbun lahan, melainkan juga mengubur sumber penghidupan mereka.
“Ini kondisi sawah, masih berlumpur, tidak ada sumber air dan terbengkalai, dan belum ada apa pun dari pemerintah,” kata Tarmizi, warga Meunasah Raya, kepada AJNN, Kamis, 22 Oktober 2026.
Banjir itu memutus mata pencaharian warga yang selama ini bergantung pada pertanian. Hampir setahun setelah bencana, kata Tarmizi, banyak keluarga belum mampu kembali mengolah sawah. Sebagian masih tinggal di barak, sementara peluang memperoleh penghasilan dari lahan sendiri belum juga pulih.
Banjir bandang yang melanda pada akhir November 2025 merusak sekitar 1.500 hingga 1.625 hektare lahan pertanian di Pidie Jaya. Kerusakan itu semakin berat karena bendungan irigasi yang selama ini menopang pengairan sawah turut hancur.
Tarmizi mengatakan sekitar 80 persen warga Meurah Dua tidak memiliki kegiatan produktif setelah banjir. Sebagian menghabiskan waktu di rumah untuk membersihkan lumpur dari bangunan dan pekarangan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sejumlah warga terpaksa mencari pekerjaan serabutan di tempat lain agar tetap bisa menghidupi keluarga.
Di tengah kondisi tersebut, warga berharap pemerintah tidak berhenti pada bantuan darurat. Mereka membutuhkan pemulihan sawah agar bisa kembali bekerja dan memperoleh penghasilan dari lahan sendiri.
“Jangankan untuk melakukan aktivitas pertanian, batas-batas sawah atau pematang sawah itu pun kadang sulit. Kami berharap pemerintah peduli kepada masyarakat yang sudah hampir satu tahun terbengkalai,” ujar Tarmizi.
Sawah yang Berubah Menjadi Hutan
Kondisi serupa terlihat di Gampong Beuringen, yang juga berada di Kecamatan Meurah Dua. Sawah yang terdampak banjir mulai tertutup tanaman liar. Hamparan yang sebelumnya terbuka kini di beberapa bagian menyerupai hutan kecil.
Keuchik Gampong Beuringen, Muhammad Isa, mengatakan tanaman liar mulai tumbuh setelah banjir merendam kawasan tersebut. Dalam dua hingga tiga bulan, wajah lahan berubah karena petani tak sanggup membersihkan timbunan lumpur sekaligus mengendalikan semak yang terus tumbuh.
Menurut Isa, banyak keluarga masih disibukkan dengan pemulihan rumah masing-masing. Lumpur yang masuk ke rumah dan pekarangan belum seluruhnya dibersihkan, sementara kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi.
“Kalau secara mandiri, petani tidak sanggup membersihkan sawah. Rumahnya saja dipenuhi lumpur. Tentu masyarakat sibuk menangani dampak banjir di rumah dan pekarangan masing-masing,” ujar Isa.
Keterbatasan itu membuat pemulihan pertanian sulit berjalan jika hanya mengandalkan tenaga warga. Sawah yang rusak membutuhkan alat berat untuk dibersihkan, sedangkan petani yang kehilangan pendapatan tidak memiliki cukup sumber daya untuk memperbaikinya sendiri.
Isa menyebut sekitar 32 hektare sawah di kawasan itu terdampak banjir, dengan tingkat kerusakan mulai dari ringan hingga berat. Di petak-petak yang rusak parah, tanaman liar kini menutupi lahan.
Banjir juga memukul penghasilan warga. Isa sendiri mengalami kerugian karena traktor miliknya tak sempat dievakuasi saat banjir dan kini hanya tersimpan di gudang.
“Persoalannya bukan hanya sawah yang tidak bisa digarap, tetapi juga sumber penghasilan masyarakat yang ikut terganggu,” katanya.
Menurut Isa, bantuan sembako dari pemerintah dan relawan hanya dapat menopang kebutuhan warga untuk sementara. Ketika bantuan berhenti, keluarga yang kehilangan pekerjaan kembali menghadapi pertanyaan yang sama, bagaimana memenuhi kebutuhan makan tanpa penghasilan tetap?
“Kalau bantuan sembako, itu sifatnya hanya sementara. Setelah bantuan tersebut berhenti, bagaimana masyarakat bisa bertahan?” ujarnya.
Pemulihan yang Berjalan Lambat
Di tengah keterbatasan tersebut, pembersihan sawah mulai dilakukan. Namun, luas lahan yang harus dipulihkan jauh lebih besar dibandingkan kemampuan peralatan yang tersedia.
Isa mengatakan, sejak pekerjaan dimulai pada Jumat hingga Selasa, lahan yang dibersihkan baru sekitar satu hektare. Pekerjaan itu mengandalkan satu unit alat berat dan dua unit alat berukuran lebih kecil.
Menurut perkiraannya, alat yang tersedia hanya mampu membersihkan sekitar 500 meter persegi per hari. Padahal, luas sawah yang perlu ditangani mencapai 32 hektare atau sekitar 320.000 meter persegi.
Perbandingan itu memperlihatkan besarnya pekerjaan yang masih tersisa. Dengan kapasitas pembersihan yang terbatas, pemulihan seluruh kawasan bisa berlangsung lama, terutama jika tidak ada tambahan alat dan dukungan tenaga.
Selama pemulihan belum tuntas, petani juga belum bisa memastikan kapan mereka kembali mengolah lahan. Sawah yang semestinya menjadi aset produktif terus terbengkalai, sedangkan kebutuhan ekonomi keluarga tak bisa menunggu.
Kondisi serupa, berdasarkan keterangan yang dihimpun, juga terjadi di Gampong Dayah Kreut, Blangcut, Gampong Blang, Teupin Peukat, dan Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua. Sehingga persoalan ini tidak hanya terjadi di satu hamparan sawah.
Isa berharap pemerintah pusat, terutama Kementerian Pertanian, turun tangan lebih serius untuk mempercepat pemulihan lahan. Menurut dia, penanganan perlu diarahkan agar sawah kembali bisa ditanami dan petani memperoleh kesempatan untuk bekerja.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya mengatakan rehabilitasi sawah berlumpur masih berlangsung dengan dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp17 miliar. Dari total lahan yang ditangani, 1.112 hektare mengalami kerusakan ringan, 141 hektare rusak sedang, dan 290 hektare rusak berat.
“Kalau rehab ringan seluas 1112 hektare, hari ini sudah direhab semua. Rehab sedang juga sudah selesai. Cuma tinggal yang rehab berat, kalau rehab berat dari 290 hektare baru terehab 7,5 hektare,” sebutnya.
Di Meunasah Raya dan Beuringen, semak masih tumbuh di atas petak-petak sawah yang belum produktif. Selama lahan belum bisa digarap, warga harus mencari nafkah di luar pekerjaan yang selama ini mereka andalkan.
Bagi mereka, pemulihan pascabanjir bukan semata-mata tentang membersihkan lumpur, melainkan tentang mengembalikan kemampuan sawah menghasilkan pangan dan pendapatan bagi keluarga
“Kami berharap ada penanganan yang lebih serius agar sawah masyarakat bisa segera dipulihkan dan petani kembali bekerja,” katanya.
Harapan itu berangkat dari kebutuhan mendasar. Warga bukan hanya membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup, tetapi juga ingin sumber penghidupan mereka kembali berfungsi.
Hampir setahun setelah banjir, kondisi di Meurah Dua menunjukkan bahwa berakhirnya bencana tidak serta-merta mengakhiri penderitaan warga. Lumpur mungkin perlahan mengering, tetapi sawah yang tertimbun dan penghasilan yang hilang membutuhkan penanganan nyata, bukan sekadar menunggu keadaan pulih dengan sendirinya.
Dampak banjir di Pidie Jaya tak berhenti pada sawah yang terbengkalai. Kerusakan juga merambat ke usaha kecil, ketika peralatan produksi dan bahan baku rusak sehingga warga kesulitan menghidupkan kembali usaha yang selama ini menopang ekonomi keluarga.
Banjir yang menerjang Pidie Jaya pada akhir November 2025 turut melumpuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejumlah pelaku usaha kehilangan peralatan produksi, bahan baku, bahkan tenaga kerja. Hampir setahun setelah bencana, mereka masih berjuang menghidupkan kembali usaha di tengah keterbatasan modal dan kondisi pascabencana yang belum sepenuhnya pulih.
Di Desa Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Khairul Mizan berupaya mempertahankan usaha emping melinjo yang dirintisnya sekitar enam bulan sebelum banjir. Pada Rabu, 21 Oktober 2026, ia masih mengemas emping, meski produksinya belum kembali seperti semula.
Rumah yang sekaligus menjadi tempat produksi sempat terendam air bercampur lumpur. Sejumlah peralatan dan bahan baku rusak sehingga tak bisa lagi digunakan. Dari lima pekerja yang sebelumnya terlibat, kini hanya dua orang yang masih aktif.
“Usaha kami aktifnya baru enam bulan, itu pun sampai sekarang baru aktif dua orang. Karena rumahnya masih terdampak banjir, bahkan sebagian masih di hunian sementara (huntara),” kata Khairul.
Khairul memperkirakan kapasitas produksi dan omzet usahanya turun sekitar 60–70 persen sejak banjir. Pemulihan belum bisa dilakukan sekaligus: sebagian pekerja masih tinggal di hunian sementara (huntara), sementara peralatan dan bahan baku yang rusak belum seluruhnya tergantikan.
“Jadi orang-orang biasa produksi sendiri di rumah, cuma karena memang rata-rata karyawan di zona merah, alat dan bahannya itu sudah enggak bisa dipakai lagi, mulai ada yang terdampak banjir. Jadi paling yang dibutuhkan itulah alat produksi,” ujarnya.
Kondisi Khairul menggambarkan persoalan yang lebih luas dalam pemulihan ekonomi pascabencana. Ketika sawah tak lagi bisa menjadi sumber penghidupan, usaha rumahan pun kesulitan kembali menghasilkan pendapatan. Kerusakan aset produksi, berkurangnya tenaga kerja, dan keterbatasan modal membuat pemulihan ekonomi warga tak cukup mengandalkan bantuan darurat.
Khairul belum mengambil pembiayaan perbankan untuk menambah modal. Ia memilih menunggu sampai kegiatan produksi lebih stabil, sebab jumlah pekerja masih terbatas dan produktivitas belum pulih.
Perjuangan penyintas untuk memulihkan kehidupan berlangsung bersamaan dengan desakan agar penanganan bencana di berbagai wilayah Sumatera dipercepat. Lambatnya proses tersebut mendorong sejumlah pihak meminta pemerintah menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional.
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mendesak pemerintah menetapkan bencana banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. “Karena kita melihat sampai hari ini, progresnya itu sangat lambat,” ujarnya.
Selain status bencana, Alfian menyoroti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran penanganan bencana, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Menurut dia, informasi penggunaan anggaran belum dapat diakses publik secara memadai, termasuk oleh masyarakat yang terdampak langsung.
Alfian juga mengatakan prinsip mitigasi perlu diterapkan dalam pembangunan kembali rumah warga, tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan pendidikan, jembatan, hingga jalan. Ia meminta pemerintah melibatkan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.
Ia berharap pemerintah mempercepat penanganan bencana dengan mengedepankan transparansi anggaran, pembangunan berbasis mitigasi, normalisasi sungai, serta pelibatan warga terdampak. Upaya pemulihan, menurutnya, tidak semestinya berhenti pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga harus menjamin keselamatan dan keberlanjutan hidup masyarakat.
Di tengah sawah yang masih tertimbun lumpur, pemerintah melaporkan kemajuan rehabilitasi yang belum merata. Lahan dengan kerusakan ringan dan sedang disebut telah pulih, tetapi sebagian besar sawah yang rusak berat masih menunggu penanganan. Angka-angka itu memperlihatkan jarak antara progres yang dilaporkan dan pekerjaan yang masih harus diselesaikan di lapangan.
“Lumpur itu juga dalam proses penanganan, dan tadi saya juga sudah menyampaikan kepada tim Satgas PRR pusat. Insyaallah ini kita akan menangani dan akan menyelesaikan terus terhadap masalah lumpur di lahan pertanian,” kata Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, Selasa, 20 Oktober lalu.
Menurut Bupati Pidie Jaya, penanganan lahan pertanian masih membutuhkan tambahan atau optimalisasi alat berat. Keterbatasan peralatan membuat pembersihan lumpur belum dapat dilakukan secara maksimal di seluruh kawasan terdampak.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya mengatakan rehabilitasi sawah berlumpur masih berlangsung dengan dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp17 miliar. Dari total lahan yang ditangani, 1.112 hektare mengalami kerusakan ringan, 141 hektare rusak sedang, dan 290 hektare rusak berat.
“Kalau rehab ringan seluas 1112 hektare, hari ini sudah direhab semua. Rehab sedang juga sudah selesai. Cuma tinggal yang rehab berat, kalau rehab berat dari 290 hektare baru terehab 7,5 hektare,” sebutnya.
Di Meunasah Raya dan Beuringen, semak masih tumbuh di atas petak-petak sawah yang belum produktif. Selama lahan belum bisa digarap, warga harus mencari nafkah di luar pekerjaan yang selama ini mereka andalkan.
Bagi mereka, pemulihan pascabanjir bukan semata-mata tentang membersihkan lumpur, melainkan tentang mengembalikan kemampuan sawah menghasilkan pangan dan pendapatan bagi keluarga
*) Tulisan ini direpublikasi dari AJNN dengan judul yang sama.
