Oleh: Febrina Galuh*)
Dua sesi di Festival Media AJI di Batam, 19-20 September lalu, meninggalkan satu pertanyaan yang terus mengganggu saya, benarkah kita sedang membangun masa depan, atau justru sedang menggali lubang ekologis dan sosial yang akan kita sesali kemudian?
Kecerdasan buatan hari ini dipuja sebagai solusi atas hampir semua persoalan. Dari mempercepat kerja, mengolah data dalam skala besar, hingga konten generatif. Namun di balik dibalik gegap gempita perkembangan AI dan kecanggihan itu, ada ongkos ekologis yang disembunyikan.
Pemerintah Indonesia gencar menawarkan pulau-pulaunya sebagai lokasi pusat data kepada investor global. Di atas kertas, ini terdengar seperti kemajuan, karena ada investasi masuk, ekonomi digital tumbuh. Tapi paparan jurnalis Katadata, Reza Pratama, dalam liputannya soal Data Center di Batam, cukup membuka mata. Kota yang jadi primadona investasi data center ini justru punya keterbatasan sumber air baku yang serius. Tidak ada sumber air alami besar di sana. Selama ini Batam bergantung pada waduk yang debit airnya gampang menyusut saat kemarau.
Bayangkan ini, jika kebutuhan air untuk tiga gedung data center saja setara dengan konsumsi 30.000 orang. Sementara itu, 18 wilayah di Batam sudah berstatus stressed area, atau daerah yang airnya hanya mengalir beberapa jam per hari. Kita sedang meminta warga berbagi air yang sudah menipis dengan mesin-mesin yang "belajar" dari data kita sendiri. Ironi ini seharusnya jadi bahan diskusi publik yang lebih luas, bukan sekadar catatan kaki dalam laporan investasi.
Di Amerika Serikat, bulan Agustus lalu, Senator Bernie Sanders bahkan menyerukan agar para eksekutif Meta, OpenAI, dan Anthropic menghentikan sementara pengembangan AI mereka. Dalam suratnya kepada Sam Altman, Dario Amodei, dan Mark Zuckerberg, Sanders menegaskan bahwa kemampuan model-model AI saat ini telah mencapai titik risiko kritis, dan bahwa perusahaan-perusahaan itu berisiko kehilangan kendali atas teknologi yang mereka ciptakan sendiri. Ia memperingatkan bahwa jika laju pengembangan AI tidak direm, Senat AS akan turun tangan mengaturnya.
Karya Jurnalistik yang Dicaplok Tanpa Izin
Di Indonesia persoalan lain menyusul, tentang hak cipta karya jurnalistik. Dewan Pers, bersama AMSI dan AJI, tengah mendorong agar karya jurnalistik mendapat perlindungan lebih kuat dalam Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ini respons langsung atas maraknya platform AI generatif yang mengambil konten berita tanpa izin, lalu menyajikannya kembali dalam hasil pencarian atau jawaban chatbot, tanpa mendorong pembaca mengunjungi situs media aslinya.
Salah satu usulan yang mengemuka yaitu kewajiban bagi platform digital dan penyedia teknologi AI untuk membayar royalti saat memanfaatkan karya jurnalistik demi kepentingan komersial. Ini bukan soal anti-teknologi. Ini soal keadilan ekonomi bagi industri yang selama ini menopang informasi puublik, tapi kini trafiknya tergerus oleh mesin yang "memakan" hasil kerja mereka tanpa kompensasi.
Bukan berarti AI seluruhnya petaka. Akademisi UGM, Dr. Suci Lestari Yuana, mengingatkan bahwa pemanfaatan AI seharusnya lebih human-centered, misalnya untuk mitigasi bencana alam. Kemampuan AI mengolah jutaan data dengan cepat memang bisa mempercepat layanan rumah sakit, mempercepat proses penanganan pasien, bahkan layanan asuransi. Tanpa perlu pusat data besar atau mesin yang superpower. Di titik ini, AI benar-benar bisa jadi alat yang menyelamatkan, bukan mengancam.
Tapi di situlah letak persoalannya, ada jarak besar antara AI yang membantu proses penanganan pasien di rumah sakit, dengan AI generatif superkuasa yang menyedot air waduk yang menipis dan mencaplok karya jurnalistik tanpa izin. Yang pertama melayani kebutuhan manusia yang jelas. Yang kedua melayani siapa?
Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?
Pertanyaan yang lebih jujur mungkin bukan "apakah AI berbahaya", tapi "untuk siapa AI ini dibangun secanggih ini". Ketika ongkos ekologis ditanggung warga Batam yang airnya makin sulit, ketika ongkos ekonomi ditanggung industri media yang karyanya dicaplok tanpa kompensasi, sementara keuntungan mengalir deras ke segelintir korporasi pemilik teknologi. Rasanya wajar untuk bertanya, apakah kita benar-benar membutuhkan AI yang sedemikian canggih atau kita hanya dibuat percaya bahwa kita membutuhkannya?
Dilema AI bukan soal memilih antara kemajuan atau kemunduran. Ini soal siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang menikmati hasilnya. Selama pertanyaan itu belum dijawab dengan jujur, "AI doomsday" bukan lagi skenario fiksi ilmiah, melainkan kemungkinan yang sedang kita bangun sendiri, pelan-pelan, satu pusat data pada satu waktu.
*) Penulis merupakan Direktur Eksekutif AJI
