OLEH:
Reporter: Ayu Muliana dan Candra Saymima
Editor: Firdaus
Editor foto: Oviyandi Emnur.
Pewarna sintetis ungu tak pernah lenyap dari ujung jari-jari tangan Fatmawati, 30 tahun, warga Gampong Buangan, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya. Hampir setiap hari, ibu satu anak ini menganyam helai demi helai daun pandan yang telah diberi beragam pewarna sintetis, seperti ungu, hijau, dan merah.
Bersama ibunya, Ainsyah, 57 tahun, Fatmawati menganyam tikar pandan di dapur rumah mereka— rumah bantuan tsunami.
“Dalam sebulan, saya hanya dapat menyelesaikan satu tika duek dan satu tika ambal,” kata Fatmawati, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Tika duek adalah tikar anyaman daun pandan duri yang berukuran 1 x 4 meter. Tikar jenis ini memiliki dua lapisan atau memiliki anyaman ganda, yakni lapisan atas yang bermotif dan berwarna, sementara lapisan bawahnya adalah anyaman polos. Tepi kedua lapisan tikar itu dijahit menggunakan benang nilon.
Sementara, tika ambal adalah tikar yang berukuran 2 x3 meter. Baik motif, teknik anyaman, maupun pewarna sintesis yang digunakan pada tika duek dan tika ambal adalah sama.
“Harga tika ambal Rp800 ribu dan tika duek Rp400 ribu,” kata Fatmawati.
Motif-motif tikar tersebut adalah kombinasi motif bungong kupula (bunga tanjung), pucok reubong, tapak burung kedidi, angka delapan, dan mata itik.
Ainsyah, yang telah menganyam tikar sejak 1980-an, mengatakan dulu, sebelum menggunakan pewarna sintesis, motif-motif tikar di Gampong Buangan hanya berupa motif bu kulah, bungkusan nasi daun pisang yang telah diasapi. “Dulu, rata-rata tikar polos,” kata Ainsyah.
Untuk membuat dua jenis tikar ini, Fatmawati membeli pandan berduri seharga Rp100 ribu. Dengan uang Rp100 ribu itu, ia mendapatkan lima bleut atau lima gulungan pandan berduri yang berdiameter 50 sentimeter.
Pada tahap awal pembuatan tikar ini, Fatmawati tidak bisa bekerja sendiri. Ia, seperti para perempuan lainnya di Gampong Buangan, mengupah lima perempuan di gampong tempatan untuk memetik, mengangkut, membersihkan duri, mengiris, merebus, merendam, dan menjemur helai demi helai daun pandan tersebut.
“Upah setiap lima orang Rp100 ribu per hari,” kata Fatmawati. “Proses itu memakan waktu dua hari.”
Banjir bandang yang menerjang Pidie Jaya pada akhir November 2025 lalu membuat perdu-perdu pandan yang tumbuh di kebun-kebun warga di Gampong Buangan mati. “Hanya beberapa perdu yang tersisa di desa kami saat itu. Di awal-awal banjir, kami harus mencari dan membeli daun pandan hingga ke desa-desa lain,” kata Fatmawati.
Kini, perdu-perdu pandan baru telah tumbuh. Namun, daun-daun pandan di perdu baru belum sepenuhnya bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan tikar. “Baru tumbuh lagi sekitar dua bulan lalu, sementara daun pandan yang digunakan untuk membuat tikar lazimnya harus berusia minimal enam bulan hingga satu tahun,” ujar Fatmawati.
Ainsyah mengatakan daya rusak banjir bandang pada akhir November 2025 lalu terhadap perdu-perdu pandan di Gampong Buangan lebih mengerikan daripada tsunami 2004 silam.
“Tsunami 2004 surut di hari yang sama, sedangkan lumpur banjir bandang tahun lalu tidak. Sewaktu tsunami, tak ada perdu pandan yang mati,” ujar Ainsyah.
Sebelum dianyam menjadi tikar, duri pada daun pandan harus dibersihkan terlebih dahulu. Tulang daun di bagian tengah juga harus dibuang. Setelah itu, daun-daun tersebut diiris menggunakan jangka, sebuah alat berulu bambu dengan lima mata pisau yang terbuat dari alumunium dan diikat dengan tali plastik.
Lima mata pisau jangka, yang digunakan untuk membelah daun pandan, dipasang sejajar, dan jarak antara satu mata pisau dan mata pisau lainnya juga sama agar daun-daun pandan terbelah dalam ukuran yang sama.
Usai dibelah dengan jangka, helaian daun-daun pandan tersebut dijemur selama 10 menit. Kemudian, menggunakan bilah bambu yang lain, serat daun pandan tersebut dijepit lalu ditarik dari pangkal hingga ujung agar lunak dan lurus. Tahapan ini dinamai seukuet.
Begitu proses seukuet rampung, helai-helai daun pandan dibalut membentuk gulungan kecil berdiameter sekitar 10 sentimeter, lalu diikat rapi agar tidak terurai saat dimasukkan ke dalam kuali perebusan selama 15 menit.
"Gulungan itu kemudian direndam dengan air selama semalam," kata Fatmawati. “Keesokan harinya baru dijemur lagi selama satu hari.”
Setelah melalui proses pengeringan, untuk memperindah motif tikar yang akan dihasilkan, helaian pandan kembali direbus bersama pewarna sintetis. Biasanya, ada tiga warna yang digunakan, yakni merah, ungu, dan hijau.
Hampir semua perempuan di Gampong Buangan adalah perajin tikar pandan dan petani, tapi Fatmawati dan ibunya, Ainsyah, hanya mengandalkan penghasilan dari mengayam tikar pandan. Saban seminggu sekali, empat mugee tika atau pengepul tikar masuk ke Gampong Buangan untuk membeli tikar-tikar para pengrajin di gampong ini.
“Ada mugee yang langsung bayar di muka; ada juga yang membayar setelah tikar laku,” kata Fatma. “Tikar-tikar dari Buangan umumnya dijual pada uroe peukan di Pasar Beureunuen.”
Ayah Fatma, Idris Daud, yang bekerja sebagai tukang bangunan, meninggal dunia pada 2016 lalu di usia 71 tahun. Sementara, suaminya, Muhammad Akbar, 33 tahun, telah merantau ke Malaysia dua bulan yang lalu setelah banjir bandang melenyapkan sekitar lima ribu ekor itik mereka.
Sebelum itu, Muhammad Akbar beternak itik dengan melepaskannya di persawahan di Kecamatan Meurah Dua setelah musim panen. Rata- rata masa panen itik antara 2,5 bulan hingga 3 bulan, sebelum sawah-sawah di sana memasuki musim tanam lagi. “Tidak ada tempat memelihara itik lagi karena sawah sudah tertimbun lumpur,” kata Fatmawati.
“Keluarga saya tidak mendapatkan bantuan dana stimulan dan bantuan isi hunian. Jadup hanya untuk satu orang: suami saya. Sementara, saya dan anak saya tidak dapat jadup. Karena sudah tidak ada pekerjaan apa-apa lagi di sini, suami saya merantau ke Malaysia,” kata Fatma. “Dia sekarang bekerja di kedai runcit.”
Dana stimulan ekonomi Rp 5 juta per KK, bantuan uang tunai isi perabotan rumah tangga Rp3 juta per KK, dan biaya bantuan jaminan hidup atau jadup Rp15 ribu per orang per hari untuk tiga bulan bersumber dari APBN pada Kementerian Sosial.
Keuchik Gampong Buangan, Junaidi, mengatakan pihaknya mengusulkan 244 KK untuk mendapatkan bantuan uang tunai isi perabotan rumah tangga dan dana stimulan ekonomi. “Ada 18 KK yang hingga kini belum menerima dua komponen bantuan tersebut,” ujar Keuchik Junaidi, Senin, 31 Agustus 2026.
Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pidie Jaya, Azharyadi, mengatakan pihaknya mengusulkan 24.181 keluarga atau KK sebagai penerima bantuan stimulan ekonomi dan bantuan isi hunian ke Kementerian Sosial. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan 78.132 jiwa penerima jadup.
“Yang telah menerima bantuan isi hunian: 20.145 KK pada tahap satu. 20.845 KK telah menerima dana stimulan ekonomi tahap satu serta 22.221 KK telah menerima jadup,” katanya, Jumat, 28 Agustus 2026. “Ada sekitar tujuh persen dari total usulan yang belum menerima tiga komponen bantuan tersebut.”
Ia tak bisa memastikan apakah 4.036 KK yang tidak menerima bantuan isi hunian, 3.336 KK yang tidak menerima bantuan stimulan ekonomi, dan 1.960 KK yang tidak menerima jadup pada tahap satu masih akan menerima bantuan tersebut. “Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya akan mengupayakan agar semua nama dan KK yang telah diusulkan pada tahap pertama tersebut mendapatkan bantuan-bantuan tersebut,” ujarnya.
Kata Azharyadi lagi, pada tahap dua, pihaknya mengusulkan 7.506 KK calon penerima bantuan stimulan ekonomi dan bantuan isi hunian serta 23.661 jiwa calon penerima jadup.
“Berbeda dengan tahap pertama, skema bantuan tahap dua menerapkan sistem zonasi spasial wilayah terdampak, yakni zona merah, kuning, dan hijau. Komponen dan nilai bantuannya sama dengan tahap pertama,” tuturnya.
***
Gampong Buangan terletak sekitar 200 meter dari bibir pantai. Gampong ini memiliki hamparan tambak ikan dan sawah; banjir bandang pada akhir November 2025 lalu telah menghancurkan keduanya.
Syatariah, 52 tahun, adalah salah seorang warga Gampong Buangan yang kehilangan sumber penghasilan baik di sawah maupun di tambak ikan.
Sebelum banjir bandang akhir November 2025 lalu, ibu tiga anak ini menggarap satu petak sawah seluas 2.500 meter persegi yang terletak di Gampong Beuringen, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya. Ia menyewa sawah itu pada kerabatnya. Nilai sewanya: 400 kilogram padi setiap panen.
“Setahun, dua kali tanam,” katanya, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Dalam sekali panen, Syatariah biasanya memperoleh sedikitnya 1,4 ton gabah. Selain itu, ia juga mendapatkan penghasilan tambahan sebagai buruh tanam pada setiap musim tanam padi.
Bersama lima perempuan yang berasal dari Gampong Buangan, ia bekerja berkelompok setiap ada permintaan untuk menanam padi. “Rp80 ribu per orang upah menanam padi di satu naleh (2,5 ribu meter persegi) sawah,” ujar Syatariah.
Sabtu, 15 Agustus 2026, sembilan bulan setelah banjir bandang berlalu, sawah-sawah di Gampong Buangan yang tertimbun lumpur dan terlantar sudah ditumbuhi rumput liar, semak belukar, serta pohon-pohon ceri.
Keuchik Gampong Buangan, Junaidi, mengatakan terdapat sekitar 40 hektare sawah di gampong tersebut tertimbun lumpur banjir bandang akhir November 2025. Angka itu sudah termasuk sawah yang rusak sedang dan rusak berat.
Hal yang tak jauh berbeda juga terjadi pada tambak ikan di Gampong Buangan. “Sedikitnya 35 hektare tambak ikan di Buangan masih rusak tertimbun lumpur,” kata Junaidi.
Hanya beberapa bulan setelah suami Syatariah, Mahmuddin, 53 tahun, terserang stroke pada Agustus 2025, pada akhir November tahun yang sama, banjir bandang merusak tiga petak tambak ikan yang mereka garap di Gampong Buangan.
“Padahal kami baru saja memperpanjang sewa dua petak tambak ikan selama lima tahun hingga 2030. Masing-masing tambak itu kami sewa senilai Rp1 juta dan Rp1,5 juta per tahun,” kata Syatariah.
Dua petak tambak itu masing-masing berukuran 50 × 40 meter dan 100 × 80 meter.
“Ada satu petak tambak ikan milik sendiri. Luasnya 50 × 55 meter,” tuturnya.
Di tiga petak tambak ikan yang terbentang sekitar 75 meter dari bibir pantai itu, suami Syatariah, Mahmuddin, membudidayakan udang vaname. Dalam sekali panen, tiga tambak itu sedikitnya menghasilkan empat ton udang vaname.
Tiga tambak itu masih dangkal karena endapan lumpur yang dibawa banjir bandang pada akhir November 2025 lalu sehingga tak dapat digunakan untuk membudidayakan udang vaname.
Kini, Syatariah hanya mengandalkan pendapatan dari menganyam dan menjual tikar serta menerima upah menanam padi di sawah-sawah orang lain yang tidak tertimbun lumpur.
***
Sekitar 800 meter di sebelah selatan Gampong Buangan, di Gampong Beuringen, Kecamatan Meurah Dua, lumpur banjir bandang tak hanya menyelimuti sawah-sawah di desa itu setebal satu hingga dua meter, tapi juga membuat pohon-pohon melinjo mati.
Matinya pohon-pohon melinjo di desa itu berdampak pada hilangnya mata pencaharian para perempuan di sana.
“Bulan-bulan Maulid sebelumnya biasanya banyak pesanan untuk membuat emping melinjo,” kata Nurmiah, 52 tahun, warga Gampong Beuringen, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, Minggu, 23 Agustus 2026. “Di bulan-bulan Maulid, saya pernah menerima permintaan untuk memipihkan 96 kilogram biji melinjo.”
Tapi sudah lebih lima bulan, ia tak mendapatkan pasokan biji melinjo karena pohon-pohon melinjo di sejumlah desa di Kecamatan Meurah Dua— Beuringen, Dayah Usen, Mancang, Meunasah Raya, dan Meunasah Bie— mati.
Sebelum banjir bandang akhir November 2025 lalu, per hari, ia paling sedikit menerima 1,5 atau 2 are biji melinjo— satu are sama dengan 1,5 kilogram—untuk dipipihkan menjadi emping melinjo.
“Upahnya Rp 23 ribu per are,” kata dia.
Kata Nurmiah, satu are melinjo dapat menghasilkan tujuh ons emping melinjo.
Badan Pusat Statistik, dalam Statistik Daerah Kabupaten Pidie Jaya 2023, mencatat melinjo adalah komoditas buah-buahan terbesar di kabupaten itu dengan produksi mencapai 96.656 kuintal di tahun 2022.
Keuchik Gampong Beuringen, Muhammad Isa, mengatakan tak hanya pohon melinjo di Gampong Beuringen yang mati, tapi pohon kakao, mangga, dan pinang juga bernasib serupa. “Pohon-pohon yang sudah tumbang rata-rata dijual sebagai kayu bakar batu bata,” kata Muhammad Isa, Minggu, 23 Agustus 2026.
Di Gampong Beuringen, kata Muhammad Isa lagi, terdapat 23 KK belum mendapatkan bantuan isi hunian. Tujuh KK dari 23 KK tersebut bahkan belum mendapatkan jadup.
“32,9 hektare sawah di gampong ini masih tertimbun lumpur yang telah mengeras setinggi satu hingga dua meter dan telah ditumbuhi semak-semak liar,” sebut Muhammad Isa.
***
Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) Pidie Jaya mencatat terdapat 1.625,7 hektare sawah yang mengalami kerusakan karena tertimbun lumpur banjir bandang akhir November 2025 lalu. Sebarannya di enam kecamatan, dari total delapan kecamatan di Pidie Jaya, yakni Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya, Bandar Dua, dan Pante Raja.
Rinciannya:1.225,7 hekatare sawah rusak ringan, 141 hektare sawah rusak sedang, dan 259,01 hektare sawah rusak berat.
Kecamatan dengan sawah rusak berat terluas di Pidie Jaya adalah Kecamatan Meurah Dua: 195,6 hektare.
Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) Pidie Jaya, M Nur, mengatakan 141 hektare sawah rusak sedang di Pidie Jaya telah tertangani dengan dana APBN pada Kementerian Pertanian (Kementan).
“Satuan kerjanya Dinas Pertanian Aceh. Skema pengerjaannya swakelola tipe empat di mana dana ditransfer langsung ke kelompok tani. Rp13,5 juta per hektare,” kata M Nur, Jumat, 28 Agustus 2026. “Pengerjaannya sejak 1 April hingga 30 Juni 2026.”
Made with Flourish • Create a photo slider
Sementara, realisasi rehabilitasi sawah rusak ringan di Pidie Jaya hingga 28 Agustus 2026 adalah 67 persen.
M Nur menyebut hingga saat ini pihaknya belum menerima arahan dan pola penanganan sawah rusak berat dari Kementan.
Hingga Agustus 2026, Kementan masih saja meminta data-data sawah rusak berat.
Dalam surat bernomor B-0969/SR.030/J.3/09/2026 tanggal 26 Agustus 2026 perihal tindak lanjut penanganan lahan sawah rusak berat pascabencana Sumatra, Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementan, DR Dede Sulaeman, meminta kepala dinas pertanian provinsi dan kepala dinas kabupaten/kota yang terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra untuk menginventarisir dan menyampaikan data rinci lokasi dan kondisi sawah rusak berat. Dalam surat tersebut, kepala dinas pertanian kabupaten/kota diminta untuk menyampaikan data dan hasil identifikasi tersebut paling lambat pada 31 Agustus 2026.
Kerusakan sawah di Pidie Jaya menyebabkan seretnya realisasi luas tambah tanam (LTT) padi pada musim tanam rendengan 2025-2026 dan musim tanam gadu 2026.
Dari total 8.505 hektare luas baku sawah atau LBS Pidie Jaya, realisasi LTT pada musim tanam rendengan 2025-2026 adalah 6.978 hektare. Dengan kata lain, 1.527 hektare sawah atau 18 persen sawah di Pidie Jaya tidak bisa ditanami padi pada musim tanam rendengan 2025-2026.
Pada musim tanam gadu tahun ini, realisasi LTT hanyalah 4.225 hektare. “Sebelum banjir 2025, rata-rata LTT padi baik di musim tanam rendengan maupun gadu di Pidie Jaya adalah 100 persen dari luas baku sawah,” kata M Nur. “Produktivitas hasil panen 7,16 ton per hektare.”
Made with Flourish • Create a table
Seretnya realisasi LTT tersebut tidak hanya dikarenakan kerusakan sawah, tapi juga disebabkan kerusakan Bendung Daerah Irigasi (D.I) Meureudu di Gampong Seunong, Kecamatan Meurah Dua, dan kerusakan saluran irigasi primer serta saluran sekunder D.I Meureudu.
Parahnya lagi, Bendung Daerah Irigasi (D.I.) Meureudu ini telah terisolasi dari aliran utama Krueng Meureudu karena sungai itu telah membuka alur-alur baru sehingga suplai air ke saluran irigasi melalui intake bendung itu terhenti.
Bendung D.I Meureudu merupakan sumber air bagi 1.000 hektare sawah di Kecamatan Meurah Dua dan Ulim serta 700 hektare sawah di Kecamatan Meureudu.
Di Meureudu, dari 1.134 hektare luas baku sawah, hanya 139 hektare sawah yang ditanami padi pada musim tanam gadu tahun ini. Di kecamatan ini, Distanpan Pidie Jaya mencatat terdapat 523,2 hektare sawah rusak ringan dan 24,4 hektare sawah berat.
“Di Meureudu, kerusakan bendung dan irigasi menjadi penyebab petani tidak bisa mengairi sawah sehingga banyak petani di kecamatan tersebut tidak menanam padi pada musim tanam gadu ini,” sebut M Nur.
Baru-baru ini, untuk penanganan sawah rusak berat, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) hanya mengerahkan dua unit ekskavator Komatsu PC 100, empat unit ekskavator Komatsu PC 55, empat unit backhoe loader, dua unit dozer, dan 24 unit dum truk.
“Pengerjaannya dimulai sejak Kamis, 20 Agustus 2026. Tanggal kontrak 12 Agustus. Jangka waktu kontrak 30 hari,” kata Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya, Okta Handipa, Senin, 31 Agustus 2026. “Titik-titik lokasi rehab berat sawah diserahkan ke Pemkab Pidie Jaya. Anggaran dan pelaksanaannya di Satgas PPR.”
Satgas PRR, kata Okta, mengcover biaya mulai dari sewa alat berat, BBM, dan biaya operator alat berat. “Rehab sawah saat ini sedang dikerjakan di Gampong Lueng Bimba dan Buangan,” ujar Okta.
Tidak ada luasan sawah rusak berat yang menjadi patokan dalam kerja-kerja Satgas PRR ini.
Kata Okta lagi, alat-alat berat yang disewa Satgas PRR tersebut juga akan digunakan untuk merehablitasi tambak ikan dan saluran lahan tambak ikan serta pengerukan muara Krueng Ulim.
“Sampai sekarang, belum ada satu pun tambak ikan di Pidie Jaya yang direhab,” sebut Okta.
Dinas Kelautan dan Perikanan Pidie Jaya mencatat lahan tambak yang terdampak kerusakan akibat banjir bandang akhir November 2025 lalu di Pidie Jaya adalah 1.751,49 hektare, antara lain 745,64 hektare rusak ringan, 347,52 hektare rusak sedang, dan 658,33 hektare rusak berat.
15 hektare lahan sawah rusak berat yang masih tertimbun lumpur di Gampong Beuringen akan ditanami jagung. 15 hektare sisanya tersebar di Lueng Bimba, Buangan, Dayah Kruet, dan Blang Cut.
“Sumber dana dan pelaksanaan kegiatan pengolahan tanah untuk tanaman jagung tersebut dari Dinas Pertanian Aceh,” kata Plt Kepala Distanpan Pidie Jaya, M Nur. “Agar sawah-sawah tidak menjadi hutan, kami mengambil inisiatif untuk menanam jagung sambil menunggu penanganan rehab sawah rusak berat.”
Untuk bibit jagung, pupuk, dan alat produksi, kata M Nur, akan diadakan dengan APBK Pidie Jaya dan APBN.
Amatan sinarpidie.co, Minggu, 23 Agustus 2026, pengolahan tanah untuk ditanami jagung, dengan traktor-traktor roda empat, dilakukan di sawah-sawah yang masih tertimbun lumpur setebal satu hingga dua meter di Gampong Beuringen.
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menilai sikap pemerintah pusat yang tidak menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional berdampak pada tidak jelasnya kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta berpengaruh terhadap ketidakpastian kebijakan anggaran dan mekanisme pelaksanaannya.
“Ketidakjelasan itu telah terjadi sejak awal bencana pada akhir November 2025,” kata Koordinator Aksi Bendera Putih, Rahmad Maulidin, dalam orasinya di depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Jumat, 14 Agustus 2026.
Dalam demonstrasi yang diikuti puluhan peserta aksi yang mengibarkan dan membentangkan bendera putih itu, Rahmad Maulidin juga mengutarakan klaim bahwa pemerintah telah melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah omong kosong. Sebab, sebut Maulidin, sembilan bulan bencana berlalu, penanganannya berjalan sangat lambat. Ia mencontohkan, pembersihan lumpur tidak maksimal, sungai masih dangkal, serta sawah dan kebun sebagai sumber ekonomi masyarakat belum tertangani.
“Segera lakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan kepastian dan transparansi kebijakan anggaran yang jelas. Waktu terus berjalan dan musim hujan akan kembali. Ketidakpastian proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan memperpanjang penderitaan masyarakat korban. Pemulihan bukan sekadar membangun kembali apa yang rusak, melainkan mengembalikan hak masyarakat untuk hidup aman, memiliki tempat tinggal dan penghidupan yang layak, serta mendapatkan lingkungan yang sehat dan terlindungi,” kata pengacara publik pada LBH Banda Aceh itu.
***
Bagi Syatariah, banjir bandang pada akhir 2025 lalu adalah bencana terburuk.
“Memang parah tsunami daripada banjir 2025. Tapi sewaktu tsunami, kami tahan lapar hanya satu hari. Keesokan harinya, langsung datang bantuan. Pada banjir bandang tahun lalu, sewaktu kami mengungsi di meunasah Gampong Buangan, kami harus menahan lapar berhari-hari. Satu minggu baru datang bantuan,” kata Syatariah. “Itu pun bantuan dari masyarakat dan relawan.”
Ia mengenang, barak pengungsi semasa tsunami jauh berbeda dengan hunian sementara (huntara) yang disediakan pemerintah sekarang.
Gempa bumi pada 2016 lalu pun, kata Syatariah lagi, tak sampai membuat dia dan suaminya kehilangan pekerjaan di sawah dan tambak ikan.
Pada Rabu, 7 Januari 2016, gempa dengan 6,5 skala Richter (SR) mengguncang Pidie Jaya. Korban meninggal akibat gempa ini mencapai 102 orang.
Ainsyah mengenang, sewaktu tsunami, hanya sekitar satu tahun lebih warga Buangan menempati barak pengungsian di Teupin Pukat. Di barak tersebut, kata Ainsyah, semua kebutuhan warga terpenuhi. “Setelah itu, kami langsung mendapatkan rumah bantuan permanen,” kata Ainsyah.
Liputan direpublikasi dari Jendela Perempuan Project Multatuli.
