Oleh : Ati Nurbaiti
INDEPENDEN---Seorang pengungsi Myanmar seperti lupa berapa kali ia terpaksa angkat kaki mencari selamat beserta keluarganya. “Sejak saya lahir!” katanya, sambil menggendong balitanya.
Artinya sejak bayi, perempuan ini pun sudah sekian kali dibawa lari dari serangan militer dan konflik bersenjata dengan milisi setempat. Menurut laporan PBB sampai Agustus 2026, jumlah pengungsi dan pencari suaka dari Myanmar ke luar negeri melebihi 1.63 juta; lebih dari 1.2 juta orang berada di Bangladesh, kebanyakan minoritas Rohingya. Namun total pengungsi termasuk di dalam negeri tercatat lebih dari 4 juta orang.
Ibu muda tersebut tampak di antara puluhan warga lainnya dalam film tentang perlawanan kreatif, Thabyay: Creative Resistance in Myanmar. Tayangan dokumenter yang disutradari Jeanne Hallacy termasuk rangkaian acara pameran foto dengan judul utama The Coup Years, yang memperingati hampir 6 tahun kudeta di Myanmar, belum lama ini di Jakarta Selatan.
Ketika lari seperti penduduk Palestina, dan juga penduduk kampung Papua yang berulangkali menghindari “konflik bersenjata”, bagaimana ribuan keluarga bertahan? Dari film tersebut serta pameran foto, nampak kerja sama penduduk kampung sepanjang sungai yang masak dan membagikan makanan untuk pengungsi.
Dokumentasi foto, film, dan kumpulan kisah yang juga berbentuk komik, gambar dan ekspresi seni lainnya seperti “gerakan biola”, mengingatkan kita bahwa warga Myanmar terus bertahan dan bersuara, di tengah serangan yang terus berlangsung. Bedanya, jika dulu terutama daerah etnis minoritas yang disasar, sejak kudeta 2021 tidak pasti lagi di mana ancaman serangan bom, ancaman tembakan atas tuduhan mendukung pemberontak, atau perekrutan paksa untuk masuk Tatmadaw (militer).
Lebih dari 8,000 orang terkonfirmasi dibunuh militer termasuk para tahanan, bahkan anak-anak. Dalam kondisi demikian, apakah Indonesia akan mengikuti langkah tetangga seperti PM Malaysia Anwar Ibrahim dan pemimpin Thailand, Laos, Kambodia dan Vietnam, yang menyambut meriah Presiden Gen. Min Aung Hlaing? Secara resmi Indonesia tidak mengakui pimpinan junta dan pemerintahannya, yang terbentuk setelah tahapan pemilu terakhir awal 2026.
Namun mantan Menlu Sugiono telah menemui Presiden Min Aung Hlaing bulan Juni lalu. Ia menyampaikan dukungan untuk perdamaian Myanmar dan menjanjikan upaya peningkatan kerjasama ekonomi dan bidang lainnya dengan Myanmar.
Jelas, Presiden Prabowo Subianto tak peduli pada gugatan sekelompok aktivis dan penyintas Rohingya bulan April lalu pada Kejaksaan Agung Indonesia, untuk mengadili presiden Myanmar atas tuduhan genosida terhadap etnis Rohingya, menyusul gugatan serupa pada pemerintahan Israel. Genosida, yaitu penumpasan sistematis terhadap suatu golongan, termasuk pidana di bawah yurisdiksi universal sehingga dapat digugat di luar negara yang bersangkutan. Indonesia pun sepertinya tidak akan peduli pada putusan
Mahkamah Internasionl (ICJ) atas gugatan Gambia pada Myanmar, yang juga menuduh pemerintah tersebut melancarkan genosida pada kaum Rohingya. Bila putusan ICJ mendukung permohonan Gambia yang diajukan tahun 2019, ini akan menjadi “awal baik” untuk menuntut pertanggungjawaban junta Myanmar yang kini korbannya sembarang warga, kata wartawan Mon Mon Myat yang termasuk pembicara di pameran tersebut. Putusan ICJ dijadwalkan paling cepat akhir 2026, menurut Marzuki Darusman, mantan pemimpin tim pencari fakta yang ditunjuk PBB untuk investigasi kondisi masyarakat Rohingya.
“Kita tidak bisa menunggu ICJ”, kata Marzuki, yang ikut menggugat Min Aung Hlaing. Masyarakat internasional pun perlu terus mendesak pemerintah masing-masing untuk tidak lagi memberi angin pada pemerintahan yang baru. Setelah pemilu yang memenangkan partai Liga Demokrasi
Nasional (NLD) di bawah Aung San Suu Kyi, sudah terbentuk National Unity Government di pengasingan yang merangkul etnis-etnis minoritas, yang menurut para pengamat dan aktivis, seharusnya diakui dunia termasuk ASEAN.
Dengan diterimanya gugatan warga pada Kejaksaan Agung, mestinya presiden Myanmar ditangkap bila menginjakkan kaki di sini. Tapi mana mungkin, mengingat Prabowo, mantan perwira tinggi, berakrab ria dengan pimpinan yang cenderung otoriter.
Apalagi seperti kata Marzuki, mantan jaksa agung dan komisioner Komnas HAM, Myanmar tampak menuju model “otoriter klasik Asia Tenggara” dengan perlengkapan demokrasi sekedarnya — yang juga dikhawatirkan di Indonesia.
Para pemimpin ASEAN memang mengacuhkan syarat mereka sendiri untuk pengakuan pemerintahan baru Myanmar – termasuk penghentian kekerasan dan akses penuh pada pemberian bantuan kemanusiaan. Aktivis dalam dan luar Myanmar pun menuntut pembebasan semua tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi.
Dalam tahanan yang dirahasiakan lokasinya, ia masih dianggap pemimpin partai NLD yang didiskualifikasi sebelum pemilu terakhir, yang dimenangkan partai yang dikuasai militer. Prinsip non-kekerasan mendominasi perlawanan penduduk; namun setelah kudeta diperkirakan ribuan anak-anak kota masuk milisi, dengan belajar hidup dan latihan militer di hutan. “Tak ada pilihan”, demikian kata penyair Maung Saungkha, pendiri Tentara Pembebasan Rakyat
Bamar dengan belasan temannya, dalam film Thabyay di atas. Toh diam di rumah bisa juga berakibat cacat atau tewas, demikian mungkin pikiran perempuan dan laki-laki muda yang dengan berat putus sekolah dan karirnya, setelah menyaksikan kerabat dan sahabat tewas dalam protes damai atau ternyata mati disiksa di tahanan.
Para pelatih mereka terutama anggota milisi etnik minoritas, seperti Karen. Selama puluhan tahun junta militer berusaha menumpas tentara etnis beserta semua yang dianggap pendukung mereka yang menuntut otonomi. Lahan mereka pun banyak yang kaya sumber daya seperti logam mulia dan mineral yang banyak dibutuhkan industri gawai, mobil listrik dll.
Sampai Oktober 2026 pun serangan pada penduduk sipil terus berlangsung. Bahkan ketika Malaysia merepatriasi hampir 1,500 pengungsi Rohingya akhir September lalu, militer menyerang pasar di Rakhine, yang dikuasai milisi setempat, Arakan.
Penderitaan minoritas Muslim ini sangat kurang diketahui masyarakat lainnya; selain tinggal di tempat terpencil, mereka pun tak berhak atas kewarganegaraan dan menjadi sasaran ujaran kebencian dan kekerasan yang dipancing tokoh-tokoh Buddhis ekstrimis.
Bahkan kata “Rohingya” pun banyak yang baru tahu, kata Mon Mon Myat, padahal mereka sudah turun temurun tinggal di bagian barat Myanmar, yang berbatasan dengan Bangladesh.
Di antara pengungsi yang dapat hadir di acara, Rahman, bukan nama sebenarnya, “sangat berterima kasih”, katanya, untuk upaya menyiarkan pengalaman Rohingya dan penduduk Myanmar lainnya. Pengungsi terpaksa banyak yang kerja ilegal seperti kerja bangunan, katanya, sementara keramahan pemerintah dan masyarakat yang bertahun-tahun menanggung mereka, termasuk di Indonesia, sudah jauh berkurang. Indonesia pun melarang pengungsi bekerja dengan alasan banyak penggangguran, sementara bantuan bulanan yang terutama dari Amerika sudah berhenti.
Para pembicara mengingatkan, walau para pemimpin ASEAN mengatasnamakan “keamanan regional” sehingga tidak memaksakan kesepakatan yang bahkan sudah ditandatangani presiden Myanmar, krisis di sana sudah mengancam para tetangga. Ribuan menjadi korban industri penipuan daring / scammer yang lokasi operasinya dijaga ketat walau dekat daerah perang, demikian kesaksian korban Indonesia yang terekam film dokumentasi Neraka Perbatasan yang disutradarai Kelana Wisnu.
Di bawah para pemimpin yang bertopeng “sekedar demokratik”, sambil terus memelihara hubungan bisnis dengan Myanmar, tidak ada jalan lain selain meningkatkan solidaritas dan saling menguatkan antar warga, termasuk pekerja media. Seperti diperlihatkan film Myanmar Diaries, potongan-potongan video dari HP warga dapat disatukan dengan jaminan anonimitas, sehingga warga tetap berani menyiarkan kesaksian mereka di tengah tantangan tinggi.
Kerjasama dalam dokumentasi dan penyebarannya menjadi senjata utama menghadapi ketidakpedulian elit politik dan pembungkaman warga, mirip penduduk terjajah Palestina.
***
Dokumentasi dalam pameran foto The Coup Years: A Visual Chronicle of Resistance in
Myanmar (26 September - 11 Oktober 2026 ) termasuk film dokumenter Myanmar Diaries
(Myanmar Film Collective), Neraka Perbatasan (Deduktif.id), dan Thabyay: Creative
Resistance in Myanmar (Jeanne Hallacy). Panitia termasuk SEA-Junction (Southeast Asia
Junction, Bangkok), Dia.lo.gue Artspace (Jakarta) dan Asia Justice and Rights (AJAR, Jakarta).
Rekaman acara dapat dilihat di laman Facebook SEA-Junction,
https://www.facebook.com/groups/1693055870976440.
Penulis termasuk pendiri AJI.
