Potret Pemukiman Kumuh di Ibu Kota Negeri Gajah Putih

Penulis: Sekar Suci

Independen.id -- Wilai, 71 tahun, warga Nuen Chan di Bangkok, Tailan (Thailand), duduk sendirian di ruang tamu dengan kipas angin dihadapannya berputar ke kiri dan kanan. Rumah Wilai berdinding kayu, tanpa jendela dan beratap rendah, sehingga suhu di dalam rumah sangat pengap. Tak ada barang mewah di rumah itu.

Wilai adalah janda dengan satu anak. Sehari-hari dia bekerja sebagai penyiram tanaman di rumah orang kaya di dekat area Nuen Chan. Beruntung, dalam kondisi serba kekurangan itu, Wilai berhasil menyekolahkan putrinya sampai ke tingkat universitas. Foto saat putrinya diwisuda, dipajang di ruang tamu.

Anak perempuan Wilai, baru diterima bekerja sebagai pemandu wisata. Dia membagi sebagian penghasilannya dengan ibunya untuk biaya hidup sehari-hari.

Nuen Chan bukan area populer di kalangan turis yang plesiran ke Bangkok, Tailan. Namun kampung ini memperlihatkan sisi lain Tailan.  

Nuen Chan adalah area pemukiman kumuh di jantung Kota Bangkok, yang berdiri di atas kanal yang tercemar. Pemukiman ini illegal karena berdiri di area sengketa antara warga dengan sebuah komunitas muslim di Bangkok.

Lantaran tinggal di area illegal, maka warga sulit mendapatkan semacam Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah, termasuk pasokan air bersih dan listrik. Untuk mendapatkan listrik dan air bersih, warga harus ‘menyambung’ kabel listrik ke rumah warga yang mendapat fasilitas tersebut dari negara, termasuk juga air bersih.  

kawasan kumuh
Keterangan: Foto kawasan kumuh Nuen Chan di Bangkok pada 13 Oktober 2026.
Sumber: Sekar Suci

Berharap Bantuan Pemerintah

Independen.id mendapat kesempatan mengunjungi perkampungan Nuen Chan pada 13 Oktober 2026 dalam sebuah pelatihan jurnalistik mengenai panas ekstem yang diselenggarakan LSM HERA. Dalam kesempatan itu, Prayong, Ketua Komunitas, menceritakan total ada 70 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di kawasan kumuh Nuen Chan.

“Komunitas kami tidak terdaftar (illegal) karena syarat untuk mendaftar ke pemerintah itu harus ada minimal 100 KK. Selain itu, sebagian dari wilayah Nuen Chan ini masih berstatus sengketa dengan komunitas muslim. Jadi, ada 2 permasalahannya,” kata Prayong.

Prayong menceritakan mayoritas warga Nuen Chan bekerja sebagai tukang ojek, pedagang asongan dan petugas cleaning service. Untungnya, anak-anak kampung Nuen Chan masih diberi kesempatan sekolah gratis untuk pendidikan dasar. Sedangkan untuk masuk ke jenjang universitas, mereka ditawari semacam student loan.

Total ada 180 jiwa yang tinggal di kawasan kumuh Nuen Chan. Mereka terdiri dari 30 anak-anak, 85 laki-laki dewasa dan 95 perempuan dewasa serta 15 orang lansia.

Prayong menyambut hangat kehadiran rombongan jurnalis dan tim HERA yang mendatangi kampung Nuen Chan. Sebab lewat kesempatan ini, Prayong ingin menyuarakan uneg-unegnya.  Prayong ingin agar Pemerintah Tailan mau memberikan fasilitas perawatan kesehatan bagi warga Nuen Chan dan menyediakan area bermain bagi anak-anak supaya kualitas hidup lebih baik.

Selama ini, warga memang gratis jika mau berobat, namun untuk sampai ke klinik atau rumah sakit mereka harus mengeluarkan ongkos kendaraan umum. Terkadang, berobat pun harus bolak-balik sehingga ini dirasa memberatkan warga karena harus keluar ongkos, sedangkan penghasilan mereka sangat minim.   

Bukan hanya itu, Prayong juga ingin warga Nuen Chan mendapat bantuan penanganan sampah di area kanal, yang menjadi wilayah tempat tinggal mereka. Kanal tersebut, tidak terkoneksi dengan sungai besar dan sampah dari wilayah lain mudah masuk sehingga sampah di Nuen Chan menumpuk.

“Kami ingin Pemerintah Tailan datang dan melihat sendiri. Ayo kita bersihkan kanal bersama-sama.  Warga ingin tinggal di lingkungan kanal yang bersih,” kata Prayong.

Prayong menceritakan lantaran tinggal di area illegal atau dia menyebutnya tidak terdaftar, maka setiap ada rapat bulanan antar distrik, komunitas Nuen Chan tak bisa ikut bergabung. Bukan hanya itu, saat ada aksi gotong royong oleh pemerintah, hanya area kanal yang terdaftar yang dibersihkan sedangkan pemukiman di kanal illegal seperti Nuen Chan tidak ikut dibersihkan.

“Kami tidak bisa membersihkan kanal ini sendiri karena di dalamnya banyak beling. Bisa menimbulkan luka. Pernah juga kami nekat membersihkan sendiri, tapi sampah-sampah itu datang lagi,” ujarnya.   

Sementara itu, warga Nuen Chan membayar secara pribadi agar tukang angkut sampah mau masuk area mereka, mengangkut sampah harian rumah tangga setiap dua kali seminggu.

Prayong menyebut wilayahnya terakhir kali mendapat bantuan dari Pemerintah Tailan pada 2011. Itu pun karena ada musibah banjir bandang di Bangkok dan bantuan tersebut digabung dengan desa lain.  

Bantuan lain dari pemerintah adalah pelatihan gratis untuk menjadi perawat. Sebab ada lebih dari 10 lansia terlunta, tinggal sendiri. Usai pelatihan, lalu bekerja sebagai perawat, maka bisa mendapat bayaran dari pemerintah sebesar 12.000 baht (Rp6,4 juta). Jumlah itu disebut Prayong tidak banyak karena terkadang ada obat-obatan yang harus dibeli sendiri. 

Pron, 21 tahun, seorang mahasiswi fakultas seni di Universitas Chulalongkorn Bangkok, mengatakan pada Independen.id, dia secara pribadi memperkirakan biaya hidup sederhana di Bangkok untuk seorang lajang sekitar 15.000 baht (Rp8 juta). Sedangkan jika ingin hidup jauh lebih nyaman, biaya hidup yang diperlukan seorang single sekitar 30.000 baht (Rp16 juta).

Biaya hidup yang tinggi, membuat warga Nuen Chan mayoritas menggunakan alat kontrasepsi, untuk mencegah kelahiran anak. Prayong menyebut untungnya alat-alat kontrasepsi masih bisa diakses warga dengan mudah.

Angka Kemiskinan

Situs ipsos.com pada 23 September 2026 mempublikasi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di Tailan sekitar 34% dan angka pengangguran 30% atau naik 11 poin year-on-year.

Ada pun Bangkok Post mewartakan pada 12 Oktober 2026, berdasarkan laporan National Economic and Social Development Council (NESDC) angka rata-rata kemiskinan di Thailand turun menjadi 3,27% pada 2025. Itu artinya, sekitar 2.3 juta jiwa warga Tailan hidup di bawah garis kemiskinan. Akan tetapi, ada sekitar 3.6 juta jiwa berisiko masuk dalam garis kemiskinan jika pendapatan mereka terdampak.    

Ipsos, sebuah perusahaan riset pasar dan konsultasi multinasional yang berkantor pusat di Prancis, mencatat pengangguran telah menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan di kalangan warga Tailan, termasuk inflasi.

Persepsi konsumen pada perekonomian secara luas masih negatif, walaupun ada kepercayaan diri bahwa pengeluaran pada sektor rumah tangga masih relatif tangguh.

Sedangkan Bank Dunia dalam websitenya pada Oktober 2026 menulis pertumbuhan ekonomi Tailan diproyeksikan melambat 1,3 persen pada tahun ini, sebelum naik sedikit menjadi 2,3 persen pada 2027.

Perlambatan ini di antaranya dampak faktor eksternal akibat konflik di Timur Tengah. Harga energi menjadi lebih mahal sehingga berdampak pada sektor perjalanan dan pelayaran. Saat yang sama sektor manufaktur di Tailan melemah, meskipun sempat terjadi lonjakan ekspor sementara. Risiko penurunan (downside risks) lebih mendominasi, yang menegaskan perlunya reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik.

*Liputan ini dibuat saat jurnalis Independen.id mengikuti HERA extreme heat reporting training in SouthEast Asia

kali dilihat