Oleh : Janika Irawan
INDEPENDEN---Empat pipa besar berukuran 6 inch menjorok ke saluran irigasi, mengairi sawah warga Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Dari empat pipa itu, tiga di antaranya mengeluarkan air dengan arus sangat deras memenuhi penampang pipa. Sementara satu pipa mati.
Sedari pagi pada hari Jumat, 4 September 2026 lalu cuaca agak mendung. Intensitas cahaya matahari yang redup membuat daya yang dihasilkan panel surya tidak terlalu besar. Akibatnya kinerja pompa yang menyedot air dari sungai Dulang kurang maksimal.
“Ini kan agak mendung, jadi begini, ada pompa yang enggak bisa nyedot maksimal. Kalo mataharinya terik hidup semua itu,” kata Amat Wahid, 63 tahun.
Amat adalah petugas yang mengoperasikan pompa komunal yang dikelola desa Krandegan. Setiap hari Amat menghidup-matikan pompa tersebut. Pompa bertenaga matahari itu dihidupkan pada pukul 08.00 WIB pagi hingga 17.00 WIB sore.
Manfaat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) ini sangat dirasakan oleh masyarakat Krandegan. Mereka tidak lagi khawatir mengairi sawah. Saat musim kemarau panjang seperti saat ini pun, sawah-sawah warga masih bisa berproduksi.
Lahan pertanian di Krandegan merupakan lahan tadah hujan. Sebelum adanya panel surya, petani harus membuat sumur untuk mengairi sawah mereka. Kondisi itu sangat membebani biaya produksi petani.
“Sehingga beban untuk produksi petani itu tinggi sekali. Mulai dari bikin sumur, beli mesin pompa, beli BBM,” jelas Kepala Desa Krandegan, Dwinanto, saat ditemui di Kantor Desa Krandegan, Jumat, 4 September 2026.
Dari individu ke komunal.
Pada tahun 2013, pemerintah desa menganggarkan pengadaan pompa diesel untuk mengairi lahan pertanian warga. Pompa komunal ini dimaksudkan untuk mengurangi beban produksi petani. Namun problem tingginya biaya solar untuk menghidupkan pompa ternyata masih menjadi persoalan. Ditambah lagi ketersediaan solar kerap kali langka di pasaran.
Dari kondisi itu, kesadaran mengganti energi kotor ke energi bersih pun muncul. Pada tahun 2020, desa Krandegan mulai mewacanakan pemanfaatan PLTS. Lalu kemudian pemerintah desa mulai menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai universitas. Salah satu universitas yang berkontribusi membangun konsep awal master plan panel surya yaitu UIN Suska Riau.
”Selain biaya mahal, kami juga mempertimbangkan terkait dengan pencemaran [emisi karbon diesel],” ujar Dwinanto. “Akhirnya kita berpikir mengganti yang lebih ekonomis dan juga tidak mencemari lingkungan.”
Program ini mendapatkan kabar baik pada tahun 2022. Desa Krandegan mendapatkan hibah dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun itu mereka memasang PLTS 18.000 watt-peak(Wp).
Dengan dampak positif yang dirasakan, pemerintah desa berkeinginan meningkatkan kapasitas PLTS. Gayung bersambut, berbagai hibah berdatangan. Per tahun 2026 ini, Desa Krandegan sudah mempunyai empat titik PLTS yang total ukurannya sebesar 32.000 Wp. Yang digunakan untuk menyuplai energi listrik pada 7 pompa air. Lahan sawah yang teraliri oleh pompa panel surya ini mencapai 50 hektar dari total 70 hektar lahan sawah di Krandegan.
Panel Surya Tingkatkan Produksi Padi Warga
Panel surya Krandegan mampu meningkatkan produktivitas hasil padi. Jika sebelumnya petani hanya berproduksi dua kali dalam setahun, dengan panel surya lahan-lahan pertanian warga bisa panen hingga tiga kali.
“Kalau sebelumnya dua kali tanam, sekarang tiga kali,” tutur Amat, “dulu pakai diesel memang sudah ada yang tiga kali tapi, belum semua petani.”
Laporan 350.org dan Center of Economic anda Law Studiens (Celios) 2024 berjudul Peluang dan Tantangan Pendanaan Energi Terbarukan Berbasis Komunitas menyebut, dalam waktu 25 tahun energi terbarukan berbasis komunitas mampu menciptakan kontribusi PDB (produk domestik bruto) sebesar Rp10.529 atau Rp419 triliun per tahun. Bahkan dampaknya terhadap ekonomi total bisa mencapai Rp18.636 triliun atau Rp745 triliun per tahun.
Energi terbarukan berbasis komunitas juga bisa memberikan surplus keuntungan bagi pelaku usaha. Estimasinya mencapai Rp9.710 triliun atau rata-rata Rp388 triliun selama 25 tahun.
Sementara itu, serapan tenaga kerjanya bisa mencapai 96 juta orang dari berbagai sektor pendukungnya. Mulai dari pembuatan instalasi, operasional, hingga perawatan energi terbarukan skala kecil. Kemudian dampak positif lainnya, energi terbarukan berbasis komunitas juga bisa menurunkan kemiskinan lebih dari 16 juta orang.
Dalam satu musim tanam, Desa Krandegan menghasilkan gabah kering panen (GKP) sebanyak 420 ton. Dengan tiga kali produksi dalam setahun, total produksi meningkat dari 840 ton menjadi 1.260 ton per tahun. Jika mengacu dengan harga GKP Bulog Rp6.500, maka terjadi peningkatan nilai ekonomi hingga Rp2,73 miliar per tahun dari hasil produksi padi di Desa Krandegan.
Panel surya di Krandegan disebut bisa bertahan hingga 20-25 tahun. Namun dalam pelaksanaannya energi terbarukan ini juga tetap membutuhkan biaya. Mulai dari biaya operasional pekerja yang mengoperasikan pompa, perawatan, dan teknisi pompa.
Sehingga komitmen dari pemerintah desa dan warga penting untuk keberlanjutan PLTS. “Makanya untuk operasional kan butuh biaya. Alhamdulillah petani kami bisa berkomitmen,” ujar Dwinanto.
Untuk biaya operasional ini, petani dikenakan iuran. Dalam satu kali musim tanam petani membayar iuran sebesar Rp2000 per ubin. Luas per ubin yaitu 14 meter persegi.
Sebagai petani Amat merasa iuran itu tidak membebani dirinya dan petani lain. Jika dibandingkan sebelumnya, saat masih menggunakan pompa diesel, penghematan untuk air irigasi saat ini mencapai 50 persen.
”Sekarang seratus ubin itu hanya habis Rp200 ribu. Kalau dulu habisnya 400 ribu, bahkan bisa lebih. Murah bangat-lah sekarang ini,” ucapnya bersemangat.
Kendati keberadaan energi surya sudah cukup signifikan mengurangi biaya operasional petani, inovasi masih terus dilakukan. Pada tahun 2026 ini pula, Krandegan akan menerapkan nol biaya bagi petani penerima manfaat. Nol biaya ini bukan berarti tidak ada biaya, namun skema pembiayaan akan diambil dari pengelolaan sampah.
Warga diminta untuk memilih dan mengumpulkan sampah rumah tangga. Sampah tersebut kemudian akan diambil oleh petugas desa. Sampah yang terkumpul dijual dan hasilnya digunakan sebagai pengganti iuran petani.
“Kita coba model baru berbayar dengan sampah,” kata Dwinanto.
Sembari itu, pemerintah desa juga masih memikirkan rencana penambahan PLTS baru. Agar bisa menjangkau 20 hektar lahan pertanian yang belum merasakan manfaat panel surya. Lahan ini berada di area terpisah dan lebih tinggi dari 50 hektar lahan sawah pengguna PLTS.
“Nanti yang 20an hektar belum terjangkau akan kami upayakan terpasang panel. Rencananya nanti pakai sumur untuk sumber airnya,” terang Dwinanto.
Manfaat panel surya juga dirasakan di banyak tempat. Salah satunya dalam skala yang lebih kecil, panel surya berperan penting mendukung lahan pertanian yang dikelola Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Pendowoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
BUMKal Pendowoharjo pengguna panel surya yang masih sangat baru. Mereka memasang instalasi panel surya 2,6 kWp (kilowatt-peak) pada akhir Juni 2026 lalu. Lewat program kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Panel surya ini dimanfaatkan untuk lahan pertanian seluas 1500an meter persegi. Kegunaannya yaitu untuk mendukung listrik sistem penyiraman springkler, lampu, dan berbagai aktivitas lainnya untuk mendukung operasional pekerja.
PLTS di lahan tersebut menggunakan sistem hybrid. Sistem ini dinilai bisa menghemat konsumsi listrik karena hanya menyerap listrik PLN jika daya baterai habis.
Direktur BUMKal Amarta Pendowoharjo, Agus Setyanta menyampaikan, penghematan biaya listrik setelah adanya panel surya mencapai 50 persen. Jika sebelumnya biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan listrik mencapai Rp1 juta, sekarang pihaknya hanya mengeluarkan Rp500 ribu.
“Kalau nggak ada PLTS sudah bisa dipastikan lambat laun berhenti. Karena biaya listrik tinggi sekali,” kata Agus, Rabu, 19 Agustus 2026.
Agus mengatakan, dengan peran signifikan untuk menekan pengeluaran, pihaknya ingin panel surya terus ada di lahan tersebut. “Seandainya nanti sudah tidak ada kerja sama lagi, tidak ada biaya untuk mendukung perawatan misalnya. Kami tentu akan menyisihkan uang untuk biaya perawatan atau perbaikan jika nanti ada kerusakan,” katanya.
Energi Terbarukan Desa Terjun Bebas
Transisi energi bukan sekedar mengganti energi kotor ke sumber energi bersih, namun untuk memastikan akses energi yang merata. Di wilayah bernama desa inilah tempat mayoritas masyarakat bermukim, menggantungkan hidup, dan tempat produksi utama pangan nasional. Desa seharusnya menjadi ujung tombak, untuk memastikan energi bisa dirasakan dan berdampak pada semua orang.
Meskipun punya peran strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat, pembangkit energi terbarukan desa terjun bebas. Laporan Celios berjudul “Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2025” menunjukkan, terjadi penurunan yang signifikan terhadap pemanfaatan PLTS di tingkat rumah tangga. Pada tahun 2021, desa yang sebagian besar masyarakatnya menggunakan panel surya berjumlah 4.176 desa, sementara pada tahun 2024 angka itu mengalami penurunan menjadi hanya 3.076 desa.
Namun tren peningkatan terjadi pada penggunaannya lampu tenaga surya untuk penerangan jalan. Tahun 2021 ada sebanyak 24.766 desa yang memanfaatkan lampu panel surya, pada tahun 2024 naik menjadi 30.476 desa.
Jika dilihat dari data pemanfaatan lampu surya penerangan jalan, perkembangan energi terbarukan desa terkesan sangat progresif. Namun Celios menilai, energi terbarukan berkelanjutan seharusnya berbasis kemandirian energi di tingkat rumah tangga.
“Hal ini bisa menciptakan ketimpangan baru. Desa memang terlihat hijau karena punya lampu jalan tenaga surya, tetapi warganya masih sangat bergantung pada energi fosil,” jelas peneliti Celios, Jaya Dermawan, Selasa, 29 September 2026.
Di sisi lain, masih banyak desa yang belum terambah listrik. Data statistik potensi desa 2025 yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, masih ada 13.460 desa/kelurahan tanpa penerang. Kondisi ini seharusnya mendorong pemerintah melakukan koreksi total dan mengeluarkan kebijakan agar listrik bisa dinikmati di semua wilayah.
Stagnasi inisiasi energi terbarukan tingkat desa diakibatkan minimnya dukungan anggaran. Menurut Jaya, dari salah satu data yang mereka dapatkan, earmarking dana desa untuk transisi energi kurang dari satu persen.
“Satu sisi dana desa memang tidak semua semuanya harus kita pakai untuk energi terbarukan. Tapi dukungan dana desa sebagai desentralisasi fiskal yang paling kecil itu seharusnya dilakukan,” katanya.
Di lain sisi, pemanfaatan energi terbarukan juga dapat menjadi solusi bagi daerah rawan bencana alam. Dalam situasi darurat, energi terbarukan bisa menjadi alternatif, memperkuat mitigasi dan penanggulangan bencana.
Pasalnya, data BPS juga menunjukkan, pada periode Januari 2024 sampai dengan Mei 2025 ada 33.629 desa/kelurahan yang mengalami bencana alam. Yang meliputi 15.398 desa/kelurahan terdampak bencana banjir, 11.477 desa/kelurahan mengalami gempa bumi, dan tanah longsor terjadi di 6.754 desa/kelurahan.
Jaya mengatakan, energi terbarukan sebagai alternatif solusi saat terjadi bencana alam terbukti pada saat banjir bandang Sumatera akhir tahun 2025 lalu. Beberapa desa di Aceh memanfaatkan solar panel. Meskipun pemanfaatannya tidak bertahan lama akibat daya dukung baterai yang kecil.
“Itu kan sebenarnya fakta yang menunjukkan, energi terbarukan itu sebenarnya bisa jadi solusi. Setidaknya dalam kondisi darurat,” terangnya.
Kebijakan Solutif Mati Sebelum Berkembang
Pembangkit listrik nasional dari energi terbarukan sepanjang 2020-2024 juga menunjukkan penurunan, dari 10,8 persen ke 10,1 persen. Sementara pembangkit listrik fosil (batubara) hanya turun kurang dari 2 persen, dari 44,1 persen pada 2020 turun jadi 42,7 persen pada 2024. Sebaliknya terjadi peningkatan pada pembangkit BBM dan gas dari 45,1 persen ke 47,2 persen.
Pengembangan energi terbarukan, khususnya panel surya, sempat mendapatkan angin segar setelah terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2021 tentang PLTS Atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
Dampaknya dari kebijakan akan dirasakan langsung oleh Pelanggan PLTS atau rumah tangga pemanfaatan panel surya yang menjual dayanya kepada pelaku usaha pemilik IUPTLU (izin usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum)., yaitu berupa pengurangan tagihan listrik bulanan pada PLN.
Kebijakan ini juga berpotensi besar menumbuhkan pemanfaatan PLTS atap. Namun harapan itu mati sebelum tumbuh. Belum sempat diberlakukan, aturan tersebut ditolak PLN. Inisiatif baik dari pemerintah ini pada akhirnya tidak bisa terealisasi.
Celios menyebut, pencabutan Permen tersebut jadi satu sebab menurunnya pertumbuhan solar panel. “Akhirnya orang berpikir, rugi kalau mau membangun solar panel,” tegasnya.
”Jadi menurut saya ada dua yang menyebabkan energi terbarukan kita gagal berkembang, dari sisi fiskal dan regulasi,” kata Jaya.
Di tengah tarik ulur kebijakan energi terbarukan, pada Agustus lalu Presiden Prabowo Subianto meluncurkan proyek baru, 100 GW pembangkit listrik tenaga surya. Proyek ini diwacanakan selesai dalam tiga tahun.
Terkesan heroik. Namun problemnya, program ini tidak lebih dari sekedar proyek. Pemerintah daerah bahkan tidak dilibatkan. “Harusnya kan pemerintah daerah dilibatkan, pemerintah desa dilibatkan, dan mewadahi aspirasi dari warganya,” kata Jaya.
“Secara regulasi dan jargon-jargon politik itu kelihatan ya. Ini cuman akan menjadi proyek, cuman jadi objektifikasi dari kebijakan pemerintah pusat.” ***
Liputan ini didukung oleh Beasiswa Kelas Jurnalisme Data dan Lingkungan 2026 yang diselenggarakan Sekolah Jurnalisme S.K. Trimurti.
