Oleh M Ichi
INDEPENDEN--Malam beranjak pagi pada Jumat (13/10/2023). Jarum jam menunjukan pukul 04.45 WIT. Meski sebegitu pagi, kampung Sagea dan Kiya di Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara itu seperti tidak tidur. Bunyi kendaraan motor dan mobil yang melintasi jalan utama menuju ke kecamatan Patani Halmahera Tengah itu ramai dengan karyawan perusahaan tambang berbaju lengkap dan helm pergi dan pulang kerja.
Kampung yang berjarak di kawasan industri tambang PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) itu, begitu sibuk. Padahal sebelum hadirnya tambang Kampung ini dulunya tenang dan damai. Setiap pagi warga bersiap pergi membersihkan kebun, menanam atau pun memanen hasil kebun dan pangan mereka. Namun kini aktivitas itu nyaris hilang. Jarang ada lagi setiap pagi melihat ibu-ibu yang cahi saloy (membawa keranjang yang dianyam dari bambu ditempatkan di belakang,red) sambil diiringi para suami membawa parang menuju kebun. Yang terlihat hanyalah seliweran kendaraan karyawan yang pergi dan pulang kerja. Sementara mama-mama kampung terlihat berbelanja ke pasar atau menunggu mobil pick up menjual berbagai pangan local melewati kampong mereka.
Di lahan pekarangan rumah yang biasa ditanami tanaman kini telah berubah menjadi rumah indekost yang disewakan kepada karyawan tambang. Orang muda di kampung sebagian besar bekerja di perusahaan. Sementara mereka yang sudah berusia lanjut tinggal di rumah dan hanya sebagian kecil masih mempertahankan aktivitas sebagai petani dan nelayan.
Warga yang berkebun hanya sedikit sekali sekarang. Padahal, warga Sawai yang menyebar di Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah, menempati kampung Lelilef, Gemaf, Sagea/Kiya, Fritu dan Waleh dari dulu mengelola kebun dan kawasan hutan di sekitar sacara turun temurun. Mereka menanam kelapa, cengkih, coklat maupun pala. Tidak itu saja, warga juga menanam tanaman bulanan terutama pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Tanaman perkebunan menjadi tempat bergantung hidup memenuhi kebutuhan yang lebih besar. Dari biaya anak sekolah hingga kebutuhan hidup sehari-hari. Dari lahan-lahan inilah jadi mesin penghasil uang untuk keberlanjutan hidup. Rumah tinggal bisa berdiri, anak-anak bisa sarjana serta roda hidup bisa terus berjalan karena panen kelapa, cengkih maupun pala dan hasil kebun lainnya. Tidak itu saja, lahan sagu dan tanaman pangan seperti pisang, ubi kayu maupun sayur mayur ada di lahan lahan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
“Torang (kami,red) ini dari nenek moyang mengajarkan kami bertani, menanam kelapa pala dan cengkih, ada kebun pisang dan pukul sagu serta mengail ikan untuk menjalan torang pe hidup. Sekarang tambang datang dan samua berubah,” kata Maryama Usman tokoh perempuan Sagea/Kiya.
Kini aktivitas warga berubah seiring masuknya investasi tambang nikel. Lahan produktif dan kebun-kebun sumber pangan penting terjual. Kebiasaan memukul sagu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat menjadi hilang.Kebun sagu juga terampas dan dikuasai tambang.
Karena minimnya orang bertani pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang setiap tahunnya mencapai Rp1,6 miliar lebih, tidak diploting lagi untuk pemberdayaan ekonomi bidang pertanian. “Kita sudah tidak ada lagi ploting anggaran dana desa untuk pengadaan bibit atau yang berhubungan dengan pertanian karena lahan pertanian juga sudah habis,” jelas Sekdes Kiya Iksan Muhammad.
Yang tinggal hanya anggaran untuk nelayan nelayan terutama untuk pembelian armada tangkap.
Kebun sagu di Desa Sagea yang kini telah dijual ke perusahaan tambang (M Ichi)
Kondisi ini memaksa sebagian besar pangan warga didatangkan dari luar daerah. Jika warga Sagea dan Kiya ingin makan sagu tak lagi mengolah dari pohonnya. Mereka hanya membeli sagu maupun singkong yang diparut dan dibuat lempengan sagu.
“Sagu didatangkan dari Maba Halmahera Timur maupun dari Patani dan Pulau Gebe,” jelas Anwar Santuli salah satu tokoh masyarakat Sagea.
Dia bilang saat ini kebun- kebun sagu juga sudah terjual ke perusahaan sehingga warga kesulitan mau pukul sagu. “Kalau mau pukul sagu terpaksa harus lapor ke perusahaan karena mereka sudah beli,” katanya.
Melihat situasi sekarang ini, Anwar yakin ke depannya anak cucu akan sangat kesulitan.
Tidak itu saja, adanya penambahan penduduk yang signifikan juga turut menambah kesulitan karena persaingan perebutan lahan di masa depan.
Di Desa Kiya awalnya hanya ada 146 Kepala Keluarga (KK). Seiring waktu bertambah siginifikan hingga mencapai hampir 250 KK. Penambahan ini karena ada KK baru masuk desa ini setelah mereka bekerja di perusahaan.
Penambahan penduduk signifikan sementara warga setempat tidak lagi punya lahan pertanian. Mereka mengembangkan usaha tempat kost dan jasa lainnya yang cepat mendapatkan uang. “Mereka yang aktif setiap ke kebun mungkin tidak sampai 10 orang. Yang melaut masih lumayan di atas 15 orang,” jelas Sekretaris Desa Kiya Iksan Muhmmad.
Dia bilang kurang lebih 70 persen warganya tidak lagi bertani. Perubahan sangat signifikan ini terjadi sekira tahun 2019 ketika lahan lahan produktif mulai terjual. Di bawah tahun tersebut warga masih aktif beraktivitas di kebun. Yang pergi ke kebun memanen pala maupun kelapa itu masih ada satu dua orang karena masih mempertahankan kebunnya. Tetapi yang menanam sayur sayuran maupun pangan untuk kebutuhan sehari-hari nyaris sudah tidak ada lagi, katanya.
Sekarang kebutuhan mereka didatangkan dari luar daerah. Bahan makanan seperti sayur mayur, pisang, singkong bahkan sagu semuanya dari luar daerah. Pisang saja dari Tobelo Halmahera Utara, Jailolo dan Ibu Halmahera Barat. Sementara sayur mayur didatangkan dari beberapa daerah transmigrasi di Halmahera Tengah termasuk Ternate bahkan dari Manado.
Di sisi lain warung dan kios tumbuh di mana mana. Warga dari luar Sagea/Kiya berbondong-bondong datang ke desa ini membuka usaha. Sementara warga Sagea/Kiya yang telah menjual lahanya sebagian besar telah digunakan bangun rumah kost maupun warung dan toko kelontong.
Sumber Pangan Lokal Terancam
Wati Taher (35) warga Kiya Selasa (10/10/2023) sore itu sibuk memilih pisang dan singkong yang akan dibeli. Wati membeli satu kilo singkong dan tiga sisir pisang yang rencana direbus atau digoreng esok paginya.Pangan lokal itu dijual oleh Mikel (39) dan istrinya Mery (34) warga Tobelo.
Pasangan suami istri ini menjajakan pangan lokal menggunakan mobil pickup berkeliling desa desa di kawasan lingkar tambang PT IWIP. Selain pisang dan singkong, suami istri asal Desa Wari Tobelo Halmahera Utara ini berjualan batatas, keladi, cabe dan tomat. Mobil pickup sudah dimodifikasi bagian belakangnya dengan tenda untuk melindungi jualan mereka dari hujan dan panas.
Mery mengaku bukan baru pertama kali berjualan di Halmahera Tengah.
“Kami sudah berulang kali membawa pisang, singkong dan batatas serta keladi. Dari Tobelo di Halmahera Utara pukul 03.00 dini hari dan tiba di Weda Halmahera Tengah siang sekira pukul 10.00 WIT. Gunakan mobil masuk ke luar kampong,” kata Mery.
Mery berpose di samping jualan pisang yang dibawa dari Tobelo Halmahera Utara (M.Ichi)
Dari pangan yang dibawa singkong dijual per kilonya Rp15 ribu. Sementara pisang dijual tiga sisir Rp20 ribu. Begitu juga keladi dan batatas dijual per kilo gram Rp20 ribu dan Rp15 ribu.
Berbagai jenis pangan lokal yang mereka bawa ini sangat laris. Karena itu mereka jualan paling tiga hari sudah ludes dan pulang lagi ke Tobelo.
“Kadang langsung pulang. Tetapi kita sering sampai ke wilayah Patani untuk membeli biji pala. Tujuannya sekali jalan tak hanya jualan tetapi juga bisa beli hasil pala untuk dijual ke Tobelo,” jelas Mikel.
Secara terpisah Wati mengaku warga di Sagea dan Kiya serta beberapa desa di daerah lingkar tambang menggantungkan hidupnya dari pangan yang didatangkan dari luar Halmahera Tengah.
“Kitorang (kami,red) makan pisang dan singkong itu dari Tobelo Halmahera Utara dan Jailolo Halmahera Barat. Warga di sini so tara batanam (warga di sini sudah tak lagi menanam,red),” katanya.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah Yusmar Ohorela dikonfirmasi Selasa (24/10/2023) menjelaskan wilayah Kecamatan Weda Utara, masuk deliniasi kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Meski kawasan lahan berkelanjutan namun penjualan lahan pertaniannya sulit terbendung.
Hal ini juga diakui Yoesmar. Dia mengaku maraknya penjualan lahan saat ini sulit dicegah. Aksi jual lahan yang semakin tinggi itu, pihaknya tidak bisa berbuat apa apa. Apalagi membatasi warga. Hal ini karena ada kebutuhan masyarakat yang juga mendesak.
“Saya sudah coba lakukan pendekatan kepada petani dengan memberikan penjelasan terkait lahan. Misalnya lahan pertanian selain untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman sayuran, juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tempat tinggal bagi anak cucu. Tapi karena alasan kebutuhan mendesak sehingga tanah kebunnya dijual,” jelasnya.
Bahkan ada yang menjual lahannya karena khawatir terkena dampak tambang.
"Misalnya ada sepuluh petani punya lahan berdekatan. Lahan milik tujuh petani telah dijual kepada perusahan tambang. Tiga lahan lagi terpaksa dijual karena khawatir terkena dampak," kata Yoesmar.
Hasil riset Aksi Ekologi Emansipasi Rakyat (AEER) di desa-desa lingkar tambang PT IWIP di wilayah Desa Lelilef Woebulen, Desa Lelilef Sawai, Desa Gemaf dan Desa Sagea menemukan adanya perubahan pola mata pencaharian warga. Semula warga berprofesi sebagai petani maupun nelayan, kini warga beralih menjadi pengusaha indekos, pedagang atau karyawan perusahaan tambang.
Warga yang berprofesi sebagai petani kehilangan kebunnya, dan nelayan yang melaut yang tadinya hanya satu kilometer dari pinggir pantai kini harus melaut sampai 20 hingga 30 kilometer. Peralihan mata pencaharian tidak selalu dianggap menjadikan kehidupan warga semakin baik melainkan juga membawa kesulitan baru bagi petani yang tidak memiliki cukup modal dan keterampilan lain untuk beralih profesi.
Peneliti Sosial AEER , Andi Rahmana Saputra dalam rilis resmi Agustus 2023 lalu mengungkapkan, kedatangan industri nikel telah membawa perubahan signifikan dalam tatanan sosial dan ekonomi di desa- desa terdampak. Petani setempat terpaksa menjual lahan perkebunannya, dan beralih profesi. Tidak hanya mengurangi tutupan lahan pertanian. Reklamasi dan penebangan hutan bakau, memaksa nelayan melaut lebih jauh.
“Pemicu konflik tenurial di Halmahera Tengah antara industri nikel dan masyarakat lingkar tambang di empat desa terdampak utamanya karena dua alasan yaitu: dampak ekonomi yang terjadi ketika warga kehilangan ruang penghidupannya dan masalah ganti rugi yang tidak sesuai nilai ekonomi lahan bagi warga terdampak,” kata Andi.
(TAMAT)
==
CATATAN EDITOR
Tulisan ini adalah republikasi tulisan dari kabarpulau.co.id pada tanggal 1 November 2023. Editor melakukan editing namun tidak mengubah isi tulisan
